Kader dan Sesepuh Kubu Romi vs Kubu Djan Faridz Berkumpul Tolak Ahok

 Kader dan Sesepuh Kubu Romi vs Kubu Djan Faridz Berkumpul Tolak Ahok

JAKARTA​, Lintasparlemen.com – Banyak pihak mengatakan dengan adanya putaran kedua Pilkada DKI Jakarta membuat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bersatu. Meski itu candaan tapi hal itu ada benarnya.

Pasalnya, DPP PPP Romi vs Djan Faridz sama-sama mendukung Ahok-Djarot. Namun, sikap kedua pengurus DPP PPP itu hanya di tataran elit, tak sampai di akar rumput alias grassroot​. Benarkah?

Lihat saja, Pengurus DPW dan DPC PPP se-DKI dari kubu Romahurmuziy (Romi) dan Djan Faridz terlihat kompak dan berkumpul menolak memilih pemimpin DKI Jakarta non-muslim yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (14/4/2017) siang tadi.

Pada pertemuan itu, kubu PPP dari kubu Romi dan Djan Faridz yang hadir adalah di antaranya Bachtiar Chamsyah, Yudo Paripurna, Zarkasih Nur, Anwar Sanusi, Aisyah Amini, Abraham ‘Lulung’ Lunggana, Mardiono, Syukri Fadholi, Habil Marati, dan L Rusli.

Itu artinya apa? Gerakan semacam ini bisa saja menggembosi atau menggoyang suara loyal PPP berpindah arah. Apalagi ada peryataan tegas dalam pertemuan para sesepuh dan pengurus DPP PPP dari kubu Romi dan Djan Faridz itu menolak pemimpin berbeda akidah.

Adalah Majelis tinggi PPP Bachtiar Chamsyah mengaku, pertemuan ini bentuk penolakan kader PPP atas keputusan yang dibuat Ketua Umum PPP Romi dan Djan Faridz final mendukung Ahok-Djarot pada Rabu, 19 April 2017 mendatang.

“Kami ada di sini berkumpul karena merasa terpanggil dan ingin meluruskan, khususnya Romy dan Djan Faridz meminta kader-kader partai agar memilih calon pemimpin DKI yang tidak berazas partai yakni pemimpin non muslim,” jelas Bachtiar pada kesempatan itu.

Para pengurus dan sesepuh PPP berkumpul di Hotel Sulton

Menurut Bachtiar, keputusan PPP di bawah kepemimpinan Romy dan Djan yang mendukung pasangan nomor Ahok-Djarot telah bertentangan dengan azas partai sebagai partai berbasis Islam.

“Kami di sini ingin meluruskan pada kader PPP di akar rumput bahwa siapapun pemimpin yang dipilih harus yang muslim. Jadi PPP seharusnya menerapkan dan memilih pemimpin itu sesuai dengan agamanya, kalau ketuanya Islam ya kita pilih lah pemimpin Islam. Jangan lepas dari prinsip itu,” terang Bachtiar.

Bachtiar mengingatkan, apa yang disampaikannya ini adalah prinsip dalam berpolitik, dan bukan salah satu bentuk SARA karena telah menolak pemimpin non muslim. Dan PPP sudah teruji sebagai partai perekat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

“Saya ingin menegaskan bahwa ini bukan bentuk SARA, jangan dituduh kami di PPP tidak cinta pada negara ini,” pungkasnya. (LRU)

 

Facebook Comments Box