Kebijakan PSN PIK2 Rezim Jokowi Harus Dikoreksi Secara Hukum

JAKARTA  – Direktur Merah Putih Stratejik Institut (MPSI), Noor Azhari, menyoroti kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) saat masa pemerintahan Joko Widodo yang dinilai gegabah dan merugikan kedaulatan negara, sehingga dampak dari kebijakan ini harus dikoreksi secara hukum.

“Terbitnya HGB di laut pesisir Tangerang merupakan merupakan bukti nyata keterlibatan negara melawan kodrat Negara Kepulauan yang berdaulat. Pembiaran hingga munculnya sertifikat pesisir laut untuk reklamasi PSN adalah tindakan melawan hukum”, ujarnya.

Ia menilai tindakan ini mencederai kedaulatan negara, apalagi ada sejumlah pihak yang terlibat harus bertanggung jawab secara hukum.

“Nama-nama elit negeri seperti Joko Widodo, Sakti Wahyu Trenggono, dan pejabat ATR/BPN, pejabat daerah di Banten, maupun politisi parasit di partai penguasa harus dihukupungkasnyam sebagai bentuk supremasi hukum jika memang mereka terbukti ikut andil dalam terbitkan HGB di laut Tangerang,” tegasnya.

Noor Azhari juga mengingatkan bahwa negara tidak boleh kalah oleh pihak-pihak yang menjual tanah dan air negara demi kepentingan pribadi.

“Mereka yang abai terhadap keberlanjutan generasi penerus bangsa serta merusak ekosistem dan biodiversitas lingkungan yang sangat mahal dan tak ternilai,” tambahnya.

Menurut Noor Azhari, kebijakan PSN ini adalah pintu masuk bagi neo-imperialisme yang mengancam kekuatan rakyat Indonesia.

“Kebijakan yang ‘ugal-ugalan’ tersebut wajib diusut secara hukum demi menjag marwah pemerintahan Presiden Prabowo”, pungkasnya.