Kebijakan Trump Terkait Yerusalem, PDIP: Tindakan Trump Itu Langgar Resolusi DK PBB
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Andreas Hugo Pereira (foto:dpr.go.id)
JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Andreas Hugo Pereira menilai Pemerintahan Jokowi beserta rakyat Indonesia telah menunjukan sikap yang tegas menolak rencana Presiden Amerika (AS) Donald Trump untuk memindahkan Kedubes AS dari Tel Aviv ke Yerusalem sekaligus sebagai pengakuan Jerusalem sebagai Ibu kota Israel.
Menurut Andreas, sikap Indonesia merupakan langkah yang tepat karena mengingat dampak dari rencana Trump tersebut menimbulkan reaksi perlawanan yang dari segala penjuru dunia, bukan hanya dunia Islam tetapi juga Barat dan berbagai belahan dunia lainnya.
“Tindakan Trump ini merupakan pelanggaran terhadap Resolusi DK PBB sejak tahun 1945 dimana AS juga ada di dalamnya. Sementara, di dalam negeri, rencana Trump tersebut mendapat perlawanan dari berbagai elemen masyarakat. Karena menyinggung perasaan umat beragaman lain Islam dan Kristen yang juga merupakan pewaris Jerusalem sebagai kota sucinya,” jelas Andreas pada wartawan, Jakarta, Ahad (10/12/2017) kemarin.
Oleh karena itu, Andreas yang juga politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan, selain langkah diplomasi melalui OKI untuk menyolidkan suara negara-negara OKI menghadapi AS. Juga lanjutnya, penting bagi Indonesia mengajak negara-negara Barat dan negara-negara pencinta damai, untuk bersama-sama menolak rencana Trump tersebut.
“Setelah konferenso OKI, Indonesia perlu menginisiasi bersama negara OKI mengundang negara-negara Barat dan yang pro Resolusi PBB untuk melaksanakan Konferensi Internasional Pro Yerusalem untuk menolak rencana Trump,” papar politisi asal Dapil NTT I.
Andreas menilai, langkah pemerintah Indonesia ini sangat penting untuk menolak rencana Trump sekaligus meredam munculnya radikalisme yang mengatasnamakan agama melawan AS dan Israel.
“Persoalan Jerusalem bukan semata persoalan AS-Israel vs Dunia Islam, tetapi persoalan perdamaian dunia,” pungkasnya. (HILMAN)
