Kedelai Mahal, Bambang Purwanto: Kejadian Ini Keteledoran Pemerintah…

JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Bambang Purwanto angkat suara terkait langka dan mahalnya harga kedelai di pasaran. Menurut Bambang, kedelai sebagai bahan baku tahu tempat tentu berdampak atau mempengaruhi roda perekenomian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

“Kejadian ini tentu bentuk ketidak cermatan atau keteledoran Kementan sebagai lembaga yang memproduksi pangan termasuk kebutuhan kedelai, padahal produksi kedelai banyak di tunggu oleh UMKM yang memproduksi kebutuhan pangan ( tahu, tempe dll ) yg merupakan kebutuhan pangan harian bagi masy Indonesia,” kata Bambang pada Lintas Parleman, Senin (4/1/2021).

Seperti diwartakan, para perajin tahu dan tempe di Ibukota DKI Jakarta dan sekitarnya tengah mengeluhkan kenaikan harga kedelai yang sangat tinggi. Kondisi itu sangat berdampak pada bisnis tahu dan tempe pada pelaku usaha UMKM yang mengandalkan bahan baku kedelai.

Di mana kenaikan harga tersebut dipengaruhi oleh harga kedelai di pasar internasional. Ada sekitar 80 persen lebih kebutuhan kedelai di Indonesia sangat tergantung oleh impor dari Amerika Serikat, Brasil, dan hanya sekitar 20 persen produksi kedelai dipenuhi oleh produksi di dalam negeri.

“Produksi tahu tentu tentu memerlukan bahan baku (kedelai) secara kontinyu. Sementara kelangkaan dan mahalnya harga kedelai tentu berdampak terhadap nilai jual prodaknya yang sementara daya beli masyarakat di masa pandemi ini menurun,” jelas Bambang.

Bambang menyampaikan, kelangkaan dan mahalnya harga kedelai di pasaran bisa berefek pada PHK (pemutusan hubungan kerja) bagi pelaku UMKM. Mengingat para pengusaha mengambil langkah pengurangan tenga kerja tersebut untuk menjaga keberlangsungan usaha mereka.

“Ini juga berdampak kepada kegiatan UMKM yang juga akan mengurangi tenaga kerja bahkan bisa stop produksi, makin runyam. Keteledoran ini disebabkan sistem pengawasan juga kendali dari Kementan tidak berjalan dengan baik yang seharusnya dijaga agar mata rantai kegiatan sampai di hilir bisa berlanjut, karena kewenangan di hulu ini ada di Kementan. Manakala produksi petani merosot tajam Kementan juga melakukan import tetapi di masa pandemi ini tentu semua negara menjaga stok makanan negaranya masing-masing,” papar Bambang.

Bambang menyarankan, di tengah Pandemi Covid-19 ini, sejatinya pemerintah harus berhati-hati mengambil kebijakan untuk memenuhi pasokan pangan masyarakat Indonesia. Mengingat semua negara sedang memelihara stok makanan di dalam negeri mereka.

“Dengan demikian kita harus cermat membaca situasi dan kondisi saat wabah Covid-19 ini agar tidak terlambat menjaga pasokan untuk kebutuhan pangan. Kejadian ini tentunya harus menyadarkan kita sebagai negara agraris harus kembali mendorong produksi kedelai lokal yang juga punya potensi besar,” pungkasnya. (MA)