Ketua DPP KNPI : Korupsi Kemenhub, Coreng Dunia Kemaritiman Indonesia
Ketua DPP KNPI Bidang Maritim Baharudin Farawowan
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Jenderal Hubungan Laut (Dirjen Hubla) Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono sebagai tersangka kasus dugaan suap. Selain Antonius Tonny, KPK juga menetapkan Komisaris PT Adhi Guna Keruktama, Adiputra Kurniawan sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
Keduanya ditetapkan sebagai tersangka terkait operasi tangkap tangan (OTT) KPK, Rabu (23/8/2017) lalu.
Untuk itu, Ketua DPP KNPI Bidang Maritim Baharudin Farawowan menyesalkan Korupsi kembali melanda dunia kemaritman Nusantara khusunya kementerian perhubungan lebih khusus lagi Dirjend peruhubungan laut belum setahun sudah dua kali aparat penegak hukum mendatangi kantor itu bahkan tidak tanggung-tanggung Presiden Jokowi pun turun.
“Sebagai Komponen muda Indonesia yang turut serta membangun dunia maritim nusantara, kami DPP KNPI sangat menyangkan Korupsi kembali melanda dunia kemaritiman nusantara khusunya kementerian perhubungan,” kata Bahar, Jakarta, Jumat (25/8/2017).
“Sebagai pejabat negara dirjend perhubungan laut harus memberikan teladan dan menjadikan kementeriannya bersama instansi terkait sebagai garda terdepan indonesia menuju Poros maritim dunia bukan sebaliknya memperkaya diri bersama kelompoknya.Belum hilang ingatan kita tentang kasus pungli di tempat yang sama dan bukannya belajar dari pengalaman ini malah meningkat menjadi Korupsi,“ sambung Bahar.
Menurut Baharudin Farawowan yang juga adalah politis muda PDI Perjuangan ini mengapresiasi pernyataan Menteri Perhubugan Budi Karya yang meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia dan menghormati proses hukum oleh KPK. Namun menurutnya Menteri perhubungan harus bersungguh-sungguh memberantas korupsi di jajaran.
“Apresiasi kami dengan sikap dan rasa tanggungjwab Pak Menteri perhubungan namun beliau harus bersunggu-sungguh merevolusi mental jajarannya ini belum setahun sudah dua kasus yang sama di tempat yang sama pula,” tutup Bahar.
Seperti kita ketahui bersama Menteri Perhubungan R.I Budi Karya sebelumnya meminta maaf kepada rakyat Indonesia, setelah salah satu Dirjen di kementerian yang ia pimpin terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi.
“Atas nama pribadi dan Kementerian Perhubungan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia, karena kejadian ini kembali terulang,” ujar Budi dalam keterangan persnya, Kamis 24 Agustus 2017. (JODIRA)
