Ketua DPP KNPI : Presiden Jangan hanya Tanya Jenis-jenis Ikan, tapi Tanyakan juga Kenapa Kita Impor Garam?

JAKARTA – Ketua DPP KNPI Bidang Maritim Baharudin Farawowan menyampaikan bahwa berdasarkan Undang-undang Kementerian Kelautan dan Perikanan izin impor garam industri harus melalui rekomendasi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Namun, berdasarkan hasil rapat kementerian terkait bersama wakil presiden (14/7/2017) lalu, wewenang izin impor garam industri langsung diberikan kepada Kementerian Perdagangan selama setahun tanpa ada keterlibatan rekomendasi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Seperti dikonfirmasikan​, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, izin impor garam industri sudah diberikan hari kemarin (14/7/2017). Hal senada juga disampaikan oleh Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyatakan, izin impor garam industri sudah selesai.

Menurut Baharudin Farawowan, permasalahan impor garam dari tahun ke tahun ini mencerminkan minimnya keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan petambak garam di Indonesia.

“Hampir setiap tahun kita dihadapkan dengan persoalan impor garam, hal ini mencerminkan minimnya keberpihakan pemerintah khususnya kementerian kelautan dan perikanan terhadap kepentingan petambak garam di Indonesia. Sebagai negara maritim mesti kita malu apalagi pemerintahan Presiden Jokowi dan kita semua bercita-cita ingin menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia,” jelas Baharudin, Sabtu (15/7/2017) malam.

“Setiap tahun Indonesia mengimpor garam dari India sekitar 250 ribu ton. Padahal di zaman Hindia-Belanda, produksi garam kita sempat menjadi sumber devisa bagi negara dan India kala itu datang dan belajar tambak garam di Indonesia,” sambung Baharudin.

Mantan Wakil Ketua DPD KNPI Papua ini menilai keberpihakan terhadap nelayan dan mengendalikan impor komoditas garam tertuang dalam UU No 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

Oleh karena itu, pintanya, ia berharap kepada Bapak Presiden Jokowi memberi perhatian lebih terhadap nelayan utamanya yang saat ini dalam mengatasi tantangan produksi garam.

“Presiden jangan hanya menanyakan nama-nama jenis ikan karena mereka para nelayan Indonesia semakin sulit menghadapi tantangan bersaing di pasar nasional bahkan semakin terpuruk jika dihadapakan dengan para importir garam,” tutupnya. ( JODIRA)