Ketua Forum Kebangsaan Banten Desak Presiden Prabowo Turun Tangan Atasi Potensi Konflik Horisontal HGB Laut Tangerang
JAKARTA – Ketua Forum Kebangsaan Provinsi Banten, Laksamana Pertama TNI (Purn). Dr. Sony Santoso, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera turun tangan mengatasi persoalan Hak Guna Bangunan (HGB) di wilayah laut Tangerang. Masalah ini dinilai sangat berbahaya karena berpotensi memicu konflik horizontal di tengah masyarakat.
“Masyarakat Banten, termasuk ulama, tokoh masyarakat, pemuda, dan nelayan, kini tengah dalam kondisi emosional akibat polemik pagar laut dengan tanpa solusi konkret”, katanya dalam wawancara kepada wartawan.
Menurutnya, Ia mendengar keluhan dari banyak pihak. Para ulama, tokoh masyarakat, dan nelayan merasa terabaikan.
“Mereka sangat kecewa dengan langkah-langkah pemerintah yang belum memberikan solusi konkret,” ujarnya.
Kegerahan masyarakat kian memuncak karena muncul fakta bahwa sejumlah Kepala Desa dan tokoh agama setempat justru menjadi pendukung aktif dalam proyek pagar laut yang kontroversial.
“Banyak kepala desa dan tokoh agama yang seharusnya berdiri bersama rakyat kini justru menjadi ‘centeng’ proyek ini. Hal ini sangat melukai hati masyarakat Banten,” tegas Sony.
Menurutnya, situasi ini tidak hanya menimbulkan keresahan sosial tetapi juga mengancam harmoni masyarakat di wilayah pesisir. Polemik HGB laut Tangerang, yang meminggirkan masyarakat kecil seperti nelayan, dinilai sebagai bentuk ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi.
“Ini adalah pelanggaran terhadap hak hidup masyarakat kecil. Bagaimana bisa orang-orang yang seharusnya melindungi malah bersekongkol dengan pihak-pihak yang menguasai sumber daya?” lanjutnya.
Sony juga menyoroti hasil rapat dengar pendapat antara Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, yang dianggap gagal menjawab keresahan masyarakat.
“Jawaban Menteri KKP hanya berputar-putar dan tidak menyentuh akar persoalan. Ini semakin memperkuat persepsi bahwa pemerintah tidak serius menangani permasalahan ini,” katanya.
Ia mendesak Presiden Prabowo untuk turun tangan langsung memimpin penyelesaian masalah ini. Menurut Sony, langkah konkret dari kepala negara sangat diperlukan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
“Presiden harus hadir sebagai solusi, bukan hanya menyerahkan persoalan ini kepada pihak-pihak yang selama ini terbukti tidak mampu menyelesaikannya,” ujarnya.
Selain itu, Forum Kebangsaan Banten juga menyerukan pembentukan tim independen untuk menyelidiki lebih jauh dampak proyek pagar laut terhadap masyarakat dan lingkungan pesisir.
“Pemerintah pusat harus menunjukkan keberpihakan kepada rakyat kecil, bukan kepada kepentingan pemodal. Jika tidak, kepercayaan masyarakat Banten akan hilang, dan konflik ini akan terus membesar,” ungkap Sony.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga ketertiban meskipun situasi tengah memanas.
“Kami meminta masyarakat untuk tetap menjaga kedamaian meski kekecewaan memuncak. Jangan sampai ketidakadilan ini menjerumuskan kita ke dalam konflik fisik yang lebih parah,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, isu HGB laut Tangerang yang kini menjadi perhatian nasional, masyarakat Banten menunggu langkah tegas dari Presiden Prabowo untuk memberikan solusi yang berpihak kepada keadilan dan kepentingan masyarakat luas.
“Langkah Presiden akan menjadi ujian nyata, apakah pemerintah benar-benar berpihak pada rakyat atau hanya diam di tengah ketidakadilan,” pungkas Sony.