Ketua Forum Kebangsaan Harap Kepemimpinan Banten Baru Harus Bebas dari Oligarki

JAKARTA – Ketua Forum Kebangsaan Provinsi Banten, Laksamana Pertama TNI (Purn) Dr. Sony Santoso, menyampaikan harapan besar terhadap lahirnya kepemimpinan baru di Banten pasca tumbangnya dinasti politik lama yang identik dengan kepentingan oligarki perusak tanah Banten.

Ia menegaskan bahwa perubahan ini harus menjadi momentum untuk membangun pemerintahan yang bersih, tidak berkongsi dengan oligarki, dan menjauhi politisi busuk yang hanya mementingkan kekuasaan dan kepentingan pribadi.

“Banten adalah tanah para jawara dan ulama yang harus dijaga kehormatannya. Kepemimpinan baru ini harus membawa angin segar dengan menghadirkan kebijakan yang benar-benar berpihak pada rakyat kecil, bukan menjadi alat kepentingan segelintir elit,” ujar Sony dalam pernyataannya.

Salah satu isu yang menjadi perhatian serius bagi Sony adalah proyek pagar laut di pesisir Tangerang, yang menurutnya menjadi simbol nyata penyalahgunaan kekuasaan oleh oligarki dan politisi busuk.

“Proyek yang seharusnya bertujuan untuk melindungi wilayah pesisir dari ancaman abrasi dan banjir rob ini justru menciptakan penderitaan baru bagi masyarakat kecil, khususnya para nelayan dan warga pesisir”, katanya.

Baginya, pagar laut ini tidak lagi menjadi solusi, melainkan masalah baru. Nelayan kecil kehilangan akses ke laut, lahan mereka terpaksa digusur, dan hidup mereka semakin sulit.

“Ini adalah bukti nyata bagaimana oligarki dan kepentingan politik busuk lebih diutamakan dibandingkan kesejahteraan rakyat,” tegasnya.

Sony juga menyoroti bahwa Banten, meski memiliki potensi ekonomi yang besar, masih bergulat dengan angka kemiskinan yang tinggi. Menurutnya, pembangunan di Banten sering kali tidak merata, dan sebagian besar masyarakat di pedesaan serta kawasan pesisir belum merasakan dampak positif dari pertumbuhan ekonomi.

“Banten butuh pemimpin yang tidak hanya mementingkan pembangunan fisik, tetapi juga pemberdayaan masyarakat secara berkeadilan,” tambahnya.

Ia mengingatkan bahwa kepemimpinan baru harus mampu menciptakan kebijakan yang memberdayakan masyarakat kecil, terutama di sektor perikanan dan pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat Banten.

“Proyek-proyek misterius seperti pagar laut, harus dipastikan terungkap secara transparan dan jangan menimbulkan masalah baru dengan adanya konflik horizontal di masyarakat kecil”, katanya.

Sony mengingatkan bahwa pemimpin yang lahir dari kepercayaan rakyat harus menjaga amanah itu dengan menjauhi oligarki dan para pemburu rente.

“Jangan sampai sejarah kelam dinasti politik di Banten terulang dalam bentuk baru yang justru lebih menyengsarakan rakyat kecil,” ujarnya.

Ia menegaskan juga, sebagai provinsi yang dikenal dengan budaya dan tradisi Islam yang kuat.

“Banten harus tetap mempertahankan identitasnya sebagai negeri para jawara dan ulama dengan nilai-nilai kejujuran, keberanian, dan kepedulian terhadap sesama, termasuk para ulama dan jawara Banten adalah pemilik Republik ini, sejatinya kita jaga dan pelihara jangan sampai dirusak oleh kelompok siapapun yang miliki hasrat pribadi”, tegasnya.

Ia juga mengingatkan untuk pemimpin Banten baru yang harus utamakan kepentingan rakyat menjadi landasan utama dalam memimpin.

“Kepemimpinan baru di Banten adalah harapan baru bagi rakyat. Kita tidak boleh mengulangi kesalahan lama dengan membiarkan oligarki dan politisi busuk menguasai kebijakan. Banten harus bangkit menjadi provinsi yang adil dan sejahtera, tanpa meninggalkan jati dirinya sebagai tanah para pejuang dan ulama,” pungkasnya.