Ketua Komisi III DPR: Pemerintah Harus Perjelas Kriteria Ormas Anti-Pancasila
Bendahara Umum DPP Partai Golkar dan Ketua Komisi VII DPR RI, Bambang Soesetyo
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta pemerintah mengumumkan kriteria ormas anti Pancasila. Menurut Bamsoet, pemerintah harus jelas dalam menilai dan menetapkan organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang bertentangan dengan Pancasila.
“Kejelasan kriteria itu sangat penting untuk mendorong semua Ormas melakukan introspeksi,” kata Bamsoet pada lintasparlemen.com, Ahad (7/5/2017).
Politisi senior Golkar ini menilai, rencana pemerintah membubarkan Ormas anti-Pancasila harus dilandasi sikap yang penuh kebijaksanaan, dan juga harus transparan.
Karena itu, lanjutnya, sebelum membubarkan Ormas dimaksud, pemerintah perlu menyosialisasikan kriteria tentang Ormas yang bertentangan dengan Pancasila.
“Pemerintah pun sebaiknya memanggil pengurus Ormas yang dicurigai bertentangan dengan Pancasila. Pemerintah perlu membuka dialog sebelum memulai pembubaran Ormas. Berikan kesempatan kepada Ormas-Ormas untuk meluruskan orientasi dan pandangan mereka seturut nilai-nilai dasar Pancasila,” paparnya.
Bagaimana pun, terang Bamsoet yang juga alumni HMI ini, isu tentang Ormas anti-Pancasila bisa menjadi sangat sensitif, jika ada pihak yang coba mengaitkannya dengan agama tertentu. Masalah ini harus diperhitungkan dengan matang oleh pemerintah, agar umat beragama tidak lagi terkotak-kotak.
“Karena itu, pemerintah harus juga memperhitungkan risiko atau akibat yang akan muncul, ketika rencana membubarkan Ormas anti-Pancasila mulai dilaksanakan. Seperti diketahui, Menko Polhukam Wiranto menegaskan ormas-ormas yang bertentangan dengan Pancasila akan dibubarkan,” jelas Bamsoet.
Komisi III DPR berharap, rencana pemerintah itu tidak menimbulkan kegaduhan baru dan gangguan serius terhadap aspek keamanan dan ketertiban umum. (HMS)
