Komisi III DPR Janji Akan Bantu Aris Budiman Bongkar ‘Rahasia’ KPK
JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani angkat suara terkait langkah berani Direktur Penyidikan KPK Brigjen Aris Budiman yang ingin membongkar ‘rahasia’ oknum internal KPK. Atas keberanian Aris itu, Arsul menerima ‘tantangan’ itu dan pihak Komisi III akan memanggil Pimpinan KPK untuk dimintai klarifikasi informasi tersebut.
Sebelumnya, Aris mengungkapkan ‘uneg-unegnya’ terkait kasus e-KTP. Menurut Dirdik KPK itu, bos Biomorf Lone Indonesia dan Biomorf Mauritius, Johannes Marliem adalah pemenang tender e-KTP yang telah tewas di AS tapi oleh KPK bersangkutan tidak pernah diperiksa.
Untuk diketahui, Biomorf menyeret nama mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto. Dalam surat tuntutan Novanto, jaksa menyebut nama Marliem turut kecipratan aliran dana korupsi megaproyek e-KTP sebesar USD 14.880.000 dan Rp 25.242.546.892. Marliem disebut-sebut mentransfer uang ke Made Oka Masagung, kemudian dana diteruskan ke Setya Novanto.
Alasan itu pula, Aris ikut mempertanyakan alasan KPK tidak menggeledah kantor Biomorf. Padahal surat penggeledahan sudah ada dan sah secara hukum untuk dilakukan penggeledahan.
“Kami di Komisi III DPR akan mendalami isu-isu (informasi) yang dilontarkan oleh saudara Aris Budiman. Dalam waktu dekat ini kami akan melakukannya melalui RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan Pimpinan KPK atau Panja Penegakan Hukum yang akan kami aktifkan kembali,” jelas Arsul pada wartawan, Sabtu (7/4/2018) kemarin.
Arsul berharap, Aris tidak sebatas meluap-luap di depan publik dengan menyampaikan ke awak media. Tak hanya Pimpinan KPK, Aris selaku Dirdik KPK akan dimintai keterangan secara lengkap dan akurat sesuai bukti yang dikantongi.
“Untuk itu, Komisi III berharap agar BJP Aris tidak sebatas bicara di media saja, tapi mesti bersedia bicara di Komisi III atau Panja dengan jelas, lengkap, dan disertai bukti-bukti yang ada. Sehingga kami bisa mendalami persoalan-persoalan ini lebih lanjut dengan memanggil sejumlah pihak terkait di KPK atau institusi lainnya yang terlibat,” paparnya.
“Para anggota Komisi III DPR dari seluruh fraksi tidak ada yang keberatan jika isu yang sampaikan BJP Aris ini didalami dengan investigasi untuk memastikan bahwa KPK melakukan due process of law dengan benar,” ujar Sekjen PPP ini.
Aris sempat menceritakan soal e-mail internal KPK soal penerimaan pegawai.
Aris kemudian membalas e-mail itu dengan menyebut diri sebagai kuda Troya.
“Dan saya balas e-mail itu. Saya katakan bahwa saya adalah kuda Troya bagi oknum-oknum yang manfaatkan kesucian KPK untuk kepentingan pribadi,” tegas Aris seperti dikutip detik.com. (HMS)
