Komisi III DPR RI Lakukan Fungsi Pengawasan ke Jawa Timur
SURABAYA – Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi III DPR RI ke Surabaya, Jawa Timur merupakan bagian dari fungsi pengawasan. Karenanya, kunker kali ini mendatangi mitra kerja Komisi III di Jawa Timur, seperti Polda Jatim, BNNP Jatim, Pengadilan Tinggi Jatim, Kejaksaan Tinggi Jatim dan Kanwil Kemenkumham Jatim.
“Dalam menjalankan fungsi pengawasan kita melihat bagaimana implementasi tugas tugas mitra kerja di lapangan. Sehingga kita bisa melakukan evaluasi atas capaian kerja yang telah dilakukan,” kata Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi usai menggelar kunjungan ke Polda Jawa Timur, Senin (11/10/2021).
“Beberapa catatan penting saya berikan kepada mitra kerja. Diantaranya adalah mengenai pemberantasan narkoba, dimana dari hasil evaluasi pada semester satu 2021, kasus penyalahgunaan narkoba di Jatim menempati nomor dua nasional setelah Sumut,” sambutan Habib Aboe yang juga Sekjen DPP PKS ini.
Selain itu, lanjutnya, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Jatim tahun 2019, sebanyak 2,50 persen penduduk Jawa Timur pernah menggunakan narkoba. Tentu ini harus jadi atensi bagi BNNP Jatim.
“Saya minta BNNP jatim membuat road map untuk melakukan pemberantasan narkoba di Jawa Timur,” ujarnya.
Habib Aboe menjelaskan, ada isu lain yang menjadi perhatian yakni adanya pembonolan bank Jatim yangbterjadi di Kepanjen. Kerugian negara sangat besar dialami oleh bank Jatim akibat kredit fiktif tersebut.
“Oleh karenanya, kita mengingatkan agar Kejati Jatim bisa optimal dalam pengusutan perkara tersebut, sehingga kerugian negara bisa dikembalikan dengan baik,” terang Ketua MKD DPR ini.
Ia mengungkapkan, Komisi III DPR juga menyoroti adanya over kapasitas di Lapas. Saat ini lapas paling padat di Jatim adalah Lapas Kelas I Malang. Tentunya ini harus diperhatikan dengan baik dan dicarikan solusinya.
“Hal lain yang menjadi atensi kita adalah adanya 150 hakim di lingkungan peradilan Jatim yang dilaporkan ke KY. Tentu ini menjadi catatan penting untuk PT Jatim kenapa sampai sebegitu banyak hakim yang dilaporkan,” terangnya.
“Disamping itu semua, kita juga mengapresiasi langkah-langkah mitra kerja yang dirasa sudah baik. Misalkan saja, Polda Jatim yang turut membantu pemerintah dalam mensukseskan vaksinasi. Termasuk dengan dikerahkannya 77 mobil vaksinasi dari Polda Jatim, ini adalah langkah yang patut mendapat apresiasi.” (HMS)
