Komisi IV DPR Dorong KKP Siapkan Konsep Pemulihan Ekonomi yang Terukur

JAKARTA – Komisi IV DPR RI mendorong KKP untuk menyiapkan konsep pendekatan pemulihan ekonomi secara terukur, tepat sasaran dan mampu melakukan resiliensi yang sifatnya adaptif dan berkelanjutan di masa pandemi Covid-19 melalui program kegiatan prioritas dan pendukung di tahun 2022.
Anggota komisi IV DPR Abdullah Tuasikal dari Fraksi NasDem mengungkapkan potensi sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang luar biasa sehingga dapat menjadi sektor strategis penggerak roda perekonomian nasional.
Tuasikal berharap perencanaan yang matang serta dukungan anggaran yang tepat dapat memaksimalkan potensi tersebut menuju kesejahteraan masyarakat.
Menurutnnya,Maluku merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi Perikanan dan laut yang mampu menyumbang peningkatan produksi usaha perikanan budidaya, focus kerja KKP dibawah pimpinan Sakti Wahyu Tranggono.
Potensi kawasan budidaya Maluku sebesar 183.046,40 ha, namun tingkat pemanfaatan baru mencapai 4,12 %. Potensi perikanan air tawar yang terdapat di rawa, sungai dan danau baru mencapai tingkat produksi 0,1 % dari 620.841,69 ton total perikanan budidaya Maluku.
Untuk itu, Abdullah Tuasikal meminta perhatian dari KKP untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang ada di Maluku.
“Bagaimana negara Indonesia mau maju, kalau masyarakatnya tidak sejahtera. Harapannya potensi dapat di manfaatkan, kalau Indonesia Maju, masyarakatnya sejahtera,” kata Tuasikal saat Raker.
Bantuan sarana dan prasarana perikanan budidaya seperti bioflok, benih ikan dan calon induk ikan, selama ini tidak memperhatikan system keberlanjutan usaha budidaya. Selama ini benih ikan air tawar diimpor dari luar Maluku, dengan waktu dan jarak tempuh transportasi telah berdampak pada tingkat kematian benih ikan mencapai 40 %.
Dengan kondisi seperti ini seharusnya KKP mampu memberikan solusi terhadap permasalahan masyarakat, dengan melakukan terobosan terhadap kebekuan birokrasi. Salah satu inovasi dapat dilakukan melalui unit kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Kota Ambon, diubah menjadi Balai Pelatihan, Penyuluhan dan Pembenihan Perikanan.
Harapannya dengen terobosan inovasi ini dapat menyediakan benih dan calon induk ikan bagi pelaku usaha budidaya yang berada di Provinsi Maluku, Maluku Utara dan Pupua.
Dengan kerjasama dan kerja keras antara kementerian, harapannya mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat diseluruh pelosok Indonesia, yang terbentang dari Sabang hingga Merauke.
Komisi IV DPR saat melakukan rapat kerja dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membahas rencana kerja dan anggaran KKP tahun 2022, berdasarkan surat bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan RI telah mengalokasikan anggaran sebesar 6,111 triliun untuk membangun sektor perikanan.
Bagi Tuasikal, meski pagu anggaran KKP tahun 2022 masih dibawah 1 % dari APBN. Namun semangat dan komitmen harus tetap dijaga dalam optimalisasi penyerapan anggaran agar transformasi perekonomian sektor kelautan perikanan meningkat dan bantuan ke masyarakat cepat terdistribusi di awal tahun.
Bantuan sarana dan prasarana perikanan budidaya seperti bioflok, benih ikan dan calon induk ikan, selama ini tidak memperhatikan system keberlanjutan usaha budidaya. Selama ini benih ikan air tawar diimpor dari luar Maluku, dengan waktu dan jarak tempuh transportasi telah berdampak pada tingkat kematian benih ikan mencapai 40 %.
“Dengan kondisi seperti ini seharusnya KKP mampu memberikan solusi terhadap permasalahan masyarakat, dengan melakukan terobosan terhadap kebekuan birokrasi. Salah satu inovasi dapat dilakukan melalui unit kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Kota Ambon, diubah menjadi Balai Pelatihan, Penyuluhan dan Pembenihan Perikanan,” jelas Tuasikal.
Harapannya dengen terobosan inovasi ini dapat menyediakan benih dan calon induk ikan bagi pelaku usaha budidaya yang berada di Provinsi Maluku, Maluku Utara dan Pupua.
Dengan kerjasama dan kerja keras antara kementerian, harapannya mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat diseluruh pelosok Indonesia, yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. (Bur)