Komisi IV DPR: Kenapa 4 Kementerian Punya Data Berbeda terkait Produksi Konsumsi Pangan Nasional?
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dan Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi (facebook)
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Vivo Yoga Mauladi kembali angkat suara terkait adanya impor beras 500 ton dari Kementerian Perdagangan RI. Menurut Viva, sejatinya impor beras tak perlu dilakukan oleh pihak pemerintah.
Apalagi petani di sejumlah daerah di Indonesia mengalami panen raya, salah satunya di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sesuai data yang dimiliki Viva, Cirebon berhasil panen raya denga rata-rata petani menghasilkan gabah sekitar 10 persen.
Perinciannya dari 5,5 ton per hektar pada tahun lalu menjadi 6,1 ton per hektar pada tahun ini. Namun anehnya, bagi Viva, dari pihak pemerintah justru terus melakukan impor beras.
“Bahkan komoditas beras premium dan jagung diklaim telah diekspor. Jika beras surplus, mengapa pemerintah impor beras 500 ribu ton lagi?” kata Viva seperti keterangan tertulisnya, Selasa (22/5/2018) kemarin.
Politisi PAN itu mempertanyakan alasan pemerintah mengimpor lagi 500 ribu ton beras. Menurutnya keputusan impor ini tak sinkron dengan pengakuan Kementan yang menyatakan beras surplus.
Kejanggalan lain, lanjut Viva yang juga mantan aktvis HMI ini, adanya cadangan beras pemerintah (CBP) minus 27 ribu ton. Padahal pemerintah mengklaim stok beras surplus.
Saat ini impor beras oleh pemerintah di tengah panen raya saat ini, mengakibatkan harga gabah petani terus mengalami penurunan. Untuk gabah kering giling (GKG), harganya kini Rp4.400 per kg dan saat awal panen, harga GKG masih Rp4.800 per kg.
Untuk itu, Viva meminta pemerintah berterus terang membeberkan data pangan nasional. Baginya, ada empat kementerian memiliki data berbeda ihwal produksi dan konsumsi pangan.
Keempat kementerian itu adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Perindustrian. Dia menilai, saat ini telah terjadi “perang data pangan” di internal pemerintah.
“Jika tidak diakhiri kondisi seperti itu, yang terjadi adalah persoalan pangan akan masuk pada wilayah political game,” ujar Viva.
Di mana perang data pangan di internal Pemerintah, lanjut Viva, membuat kinerja kementerian yang bertanggung jawab atas pangan tidak sinergi. Bahkan cenderung gaduh di internal pemerintahan Jokowi-JK.
Selain itu, ada kejanggalan lain sehubungan dengan data beras yang surplus dan jumlah cadangan beras pemerintah (CBP). Menurut dia, CBP minus 27 ribu ton. Fakta itu terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV dengan Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik (Perum Bulog) dua bulan lalu. (HMS)
