Komisi XII DPR RI Dorong SKK Migas Meningkatkan Produksi Lifting Minyak

 Komisi XII DPR RI Dorong SKK Migas Meningkatkan Produksi Lifting Minyak

JAKARTA– Anggota Komisi XII DPR RI Mukhtarudin mendukung penegasan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia kepada Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) Djoko Siswanto agar berperan aktif meningkatkan lifting minyak dan gas bumi (migas).

“Tentu Komisi XII DPR RI dukung penegasan Pak Menteri ya. Artinya, SKK Migas dalam hal ini harus tingkatkan produksi produksi lifting minyak dengan mengoptimalkan pengelolaan sumur-sumur minyak yang ada,” beber Mukhtarudin, Selasa 12 November 2024.

Sekretaris Fraksi Golkar DPR RI ini juga mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dapat melakukan penyederhanaan regulasi yang dapat menghambat masuknya investasi ke tanah air.

Mengingatkan, lanjut Mukhtarudin, penyederhanaan regulasi sangat dibutuhkan untuk mendorong percepatan investasi serta meningkatkan daya saing global.

Menurut Mukhtarudin, tanpa penyederhanaan izin, tanpa membuat simpel regulasi yang dimiliki, sangat sulit untuk bersaing dan berkompetisi dengan negara-negara lain.

“Saya kira dengan adanya investasi datang ke negara Indonesia tercinta ini, kesempatan kerja juga kan terbuka lebar, dengan begitu harapannya lifting minyak dan gas bumi kita ke depannya menjadi naik,” pungkas Mukhtarudin.

*Pesan Khusus Menteri ESDM*

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan pesan khusus kepada Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) Djoko Siswanto.

Ketum Golkar ini meminta, bos baru SKK Migas tersebut dapat meningkatkan lifting minyak dan gas bumi (migas).

Kepala SKK Migas diminta memangkas perizinan dan perkuat koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar tidak timbul hambatan.

“Pangkas semua aturan dan koordinasi yang mengambat eksplorasi ataupun untuk meningkatkan lifting. Sampaikan kepada saya dan kita selesaikan bersama-sama,” tegas Bahlil.

Bahlil mengatakan dalam menjalankan sebuah kebijakan dalam pemerintahan harus satu visi dan misi dengan Presiden Probowo karena prinsipnya seorang Menteri adalah pembantu Presiden untuk mewujudkan visi dan misinya.

“Jadi tidak ada visi-misi Menteri, yang ada itu visi-misi Presiden. Saya pembantu Menteri, Bapak juga berbagian dari para pembantu Menteri. Jadi jangan kita melakukan program di luar apa yang Presiden telah canangkan,” pungkasnya.

Diketahui, Pemerintah mencanangkan target lifting minyak pada 2030 mampu mencapai target 1 juta barel minyak per hari (barel oil per day/BOPD).

Namun kenyataannya, kinerja lifting mengalami penyusutan dari tahun ke tahun.

Sebagai catatan, pada tahun 2020 kinerja lifting minyak Indonesia hanya mencapai 707 ribu BOPD, kemudian turun lagi menjadi 660 ribu BOPD pada 2021.

Penurunan kinerja terus terjadi, yakni pada tahun selanjutnya tercatat realisasi hanya sebesar 612 ribu. Dan pada 2023 kembali menyusut ke angka 606 ribu.

Pada semester I-2024, SKK Migas mencatat capaian lifting minyak baru mencapai 576 ribu barel per hari. Padahal, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di 2024 sebesar 635 ribu.

Oleh karenanya, dibutuhkan upaya yang optimal untuk menggenjot kinerja lifting minyak di Tanah Air.

Facebook Comments Box