Koordinator Masyarakat Pesisir Nusantara Desak Presiden Prabowo Turun Tangan Soal Pagar Laut Tangerang
JAKARTA – Koordinator Masyarakat Pesisir Nusantara, Zul Helmi, menyuarakan keprihatinan terkait polemik pagar laut di pesisir Tangerang.
Ia menilai, Presiden Prabowo Subianto seharusnya mengambil langkah tegas dengan langsung memerintahkan jajaran menteri, Panglima TNI, dan Kapolri untuk menyelesaikan persoalan ini demi meredam potensi konflik horizontal di masyarakat.
“Kami bingung dan heran, kehadiran Presiden Prabowo dalam menyelesaikan isu ini seolah-olah hanya sebatas klaim. Jika benar Presiden sudah memerintahkan, mengapa tidak ada pernyataan langsung yang tegas kepada publik? Kata Panglima TNI, tindakan membongkar pagar laut dilakukan atas perintah presiden. Bahkan Ketua MPR RI Ahmad Muzani, yang juga Sekjen Partai Gerindra, menyebut Presiden sudah memberikan instruksi. Tapi anehnya, kenapa Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono justru bersikap bertentangan?” ungkap Zul Helmi dari keterangan tertulisnya.
Ia menilai bahwa sikap Menteri Kelautan dan Perikanan yang dianggap tidak sejalan saat TNI AL dengan sigap membongkar pagar laut hanya akan semakin memperkeruh situasi.
“Bukannya menyelesaikan masalah, justru menambah kebingungan dan kegaduhan di tengah masyarakat. Apalagi para nelayan yang terdampak sudah sangat geram dengan kondisi ini,” katanya.
Zul Helmi menegaskan, masyarakat pesisir menaruh harapan besar kepada Presiden Prabowo untuk menunjukkan ketegasan sebagai kepala negara. Ia mendesak Presiden turun langsung untuk menyelesaikan persoalan ini secara adil.
“Daripada semakin gaduh, kami, masyarakat nelayan Nusantara, meminta dengan sangat agar Presiden turun langsung ke lapangan. Jangan hanya mengandalkan laporan dan pernyataan-pernyataan yang tidak jelas eksekusinya,” tegasnya.
Menurut Zul Helmi, situasi ini semakin memanas karena adanya indikasi keterlibatan tuan tanah yang memanfaatkan aparat desa dan tokoh masyarakat sebagai kepanjangan tangan mereka untuk mengamankan proyek pagar laut.
“Situasi ini kami khawatirkan memicu konflik horizontal yang tidak hanya merugikan masyarakat kecil, tetapi juga mencoreng wajah pemerintah Presiden Prabowo sendiri”, ujarnya.
Lanjutnya, masyarakat pesisir, terutama para nelayan, merasa diabaikan karena persoalan pagar laut sangat merugikan masyarakat pesisir.
“Ini bukan hanya soal pagar laut, tapi soal keadilan dan perlindungan hak-hak masyarakat kecil yang selama ini selalu menjadi korban kebijakan sepihak,” lanjutnya.
Lebih jauh, Zul Helmi mengingatkan bahwa keterlambatan pemerintah dalam menangani isu ini hanya akan memperburuk keadaan. Ia meminta Presiden tidak hanya mengandalkan laporan dari bawahan, tetapi juga mendengar langsung keluhan masyarakat yang terdampak.
“Kami ingin ada dialog langsung dengan Presiden. Hanya dengan begitu, masyarakat bisa percaya bahwa pemerintah benar-benar hadir untuk mereka,” tandasnya.
Zul Helmi berharap agar semua pihak terkait bekerja sama untuk menyelesaikan persoalan ini tanpa merugikan masyarakat pesisir.
“Presiden harus memastikan bahwa semua jajaran, termasuk menteri-menterinya, satu suara dalam menyelesaikan masalah ini. Jangan sampai ada konflik di dalam pemerintahan yang justru merugikan rakyat,” pungkasnya.