Kornas Poros Muda NU Desak BPK Audit Dana Hibah yang Diterima KNPI Provinsi Jakarta

JAKARTA – Kornas Poros Muda Nahdlatul Ulama (NU) Ramadhan Isa angkat suara terkait persoalan yang terjadi di Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jakarta khususnya dana hibah. Untuk itu, Ramadhan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit dana hibah yang diterima KNPI Provinsi Jakarta.

Ramadhan menduga, ada yang tidak beres dari dana untuk anak muda Jakarta itu. Ia menduga ada penyalahgunaan dana hibah yang diberikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap KNPI bersama sejumlah oknum pengurus.

“Kami menduga adanya penyalahgunaan anggaran hibah yang diterima KNPI Jakarta oleh sejumlah oknum pengurus. Oleh karena itu, perlu dilakukan audit oleh lembaga yang berwenang agar transparan dan jelas ke mana dana tersebut digunakan, apakah sesuai dengan peruntukannya atau tidak,” kata Ramadhan kepada Lintas Parlemen, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Untuk itu, Tokoh muda NU Jakarta itu mendesak BPK turun tangan menyelesaikan permasalahan dana hibah KNPI sebagai objek pemeriksaan. Bagi Ramadhan, langkah itu sangat penting sebagai bentuk evaluasi pengelolapada keuangan organisasi  ke depan terutama jika terbukti ada penyalahgunaan.

“Semua ini terjadi karena tidak aadanya transparansi dalam pengelolaan dana di KNPI Jakarta. Ini masalah utannya, sehingga tidak ada yang mengontrol dana milik rakyat ini,” terang Ramadhan.

“BPK harus menjadikan dana hibah yang diterima KNPI Jakarta sebagai salah satu objek pemeriksaan. Ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi Pemprov DKI Jakarta dalam menyalurkan dana hibah di masa mendatang,” sambung Ramadhan.

Sebagai organisasi induk kepemudaan, seharusnya KNPI menjadi contoh dalam akuntabilitas pengelolaan anggaran, terutama karena dana yang diterima berasal dari APBD Jakarta yang juga berasal dari pajak rakyat. Dengan adanya desakan ini, diharapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana hibah semakin ditingkatkan demi kepentingan masyarakat luas.

“Pengelolaan anggaran di KNPI Jakarta seharusnya dilakukan dengan transparan dan memiliki akuntabilitas tinggi, bukan sebaliknya. Hal ini penting agar menjadi contoh bagi organisasi lain yang juga menerima dana hibah dari APBD,” tambahnya.