KPK Sasar Petahana, Bamsoet Dorong BPKP dan Bawasda Fokus Bekerja
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo
JAKARTA – Ketua DPR Bambang Soesatyo memberi perhatian serius pada maraknya kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jelang Pilkada 2018. Menurutnya, harus ada upaya pencegahan yang jitu sehingga praktik korupsi tak terus berlanjut.
Dalam catatan Bambang, KPK sejak Januari hingga pertengahan Februari ini sudah menjaring tujuh kepala daerah melalui OTT. “DPR terus mendorong pemerintah berkomitmen dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi mengingat tingginya kasus korupsi jelang Pilkada 2018,” ujar politikus yang akrab disapa dengan panggilan Bamsoet itu, Jumat (16/2).
Dalam rangka memperkuat pencegahan korupsi, Bamsoet mendorong Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) bisa bekerja optimal dan fokus dalam mengawasi penggunaan keuangan negara. Terlebih, saat ini pemerintah pusat menggelontorkan anggaran besar untuk dana desa.
“Masyarakat harus proaktif mengawasi kinerja kepala desa dalam menggunakan anggaran secara transparan dan akuntabel,” katanya.
Lebih lanjut Bamsoet mengatakan, pemerintah sebaiknya lebih mengefektifkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014. “Agar dapat lebih mengerucut pada sistem pencegahan korupsi,” cetusnya.
Masih dalam rangka memperkuat pencegahan, Bamsoet juga mendorong seluruh pemerintah daerah menerapkan e-government dalam hal e-planning, e-budgeting, e-procurement, e-payment, dan e-asset sehingga semuanya bisa dikontrol secara elektronik. Yang tak kalah penting, katanya, harus ada tindakan terprogram sebagai strategi pemberantasan korupsi, yakni melalui pencegahan, pendidiikan masyarakat (public education) dan pemidanaan sebagai bentuk hukuman.
“Pemerintah sudah seharusnya menyosialisasikan kepada masyarakat mengenai strategi pemberantasan korupsi dalam tindakan terprogram,” tegasnya.
Namun, mantan ketua Komisi III DPR yang membidangi hukum itu juga mengimbau para elite partai politik untuk melakukan konsolidasi internal, khususnya terhadap kader-kader potensial yang tengah mengikuti pilkada agar berhati-hati terhadap pratik suap dan godaan transaksional lainnya.
“Sebab, suka atau tidak suka, di setiap pundak para kepala daerah atau para calon kepala daerah itu ada beban elektoral yang akan memengaruhi elektabilitas partai pada pemilu mendatang,” pungkasnya.(MIS)
