Kunjungan Kerja ke PT Petrokimi Gresik, BAKN DPR RI Soroti Temuan BPK…
JAKARTA – Anggota BAKN DPR RI dari Fraksi PKS Amin Ak ikut menyoroti pentingnya PT Pupuk Indonesia untuk segera menindaklanjuti temuan-temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Amin meminta agar agar kesalahan serupa tidak terulang kembali di masa mendatang.
Hal itu Amin sampaikan saat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke PT Petrokimia Gresik, Jawa Timur. Diketahui, PT Petrokimia Gresik merupakan perusahaan subholding dari PT Pupuk Indonesia, Gresik, Jawa Timur, Jumat (7/2/2025).
Untuk itu, Amin mengungkapkan dalam kunjungan spesifik BAKN DPR RI ini dalam rangka untuk menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), agar pengelolaan pupuk bersubsidi yang lebih tepat sasaran dan efisien. Ia ingin seluruh temuan BPK dijadikan pelajaran sehingga tak terjadi di masa akan datang.
“Kita dorong bagaimana hal-hal yang sekarang menjadi temuan BPK itu tidak turun lagi di masa yang akan datang,” kata Amin kepada wartawan, Jakarta, Selasa (11/2/2025).
Sebagai informasi, BAKN DPR RI memberikan perhatian khusus pada masalah distribusi pupuk bersubsidi yang belum tepat sasaran dan keluhan petani terkait kekurangan pupuk. Bahkan, beberapa petani menyatakan kesediaan untuk membeli pupuk non-subsidi asalkan ketersediaannya terjamin. Selain itu, ditemukan juga ketidaksesuaian antara catatan stok pupuk di distributor atau pengecer dengan kondisi fisik di lapangan.
“Kalau dalam konteks tata kelola perusahaan secara internal, ini orang-orang yang melakukan kesalahan ya harus diberi sanksi, harus diminta pertanggungjawabannya,” tegas Politisi Fraksi PKS ini.
BAKN DPR RI juga menyoroti pentingnya efisiensi dalam penentuan harga pokok produksi pupuk. Mereka mempertanyakan variabel-variabel yang memengaruhi harga dan mekanisme penyesuaiannya jika terjadi fluktuasi harga. Tujuannya adalah agar PT Pupuk Indonesia, sebagai BUMN, dapat menghasilkan produk yang kompetitif dan tidak kalah bersaing dengan perusahaan swasta.
“Yang jelas kita ingin semua proses pembentuk harga itu dilakukan secara transparan, dilakukan secara efisien, sehingga ini walaupun BUMN dapat modal dari pemerintah, aparatnya digaji tadinya dari modal pemerintah, ini produknya bisa kompetitif,” pungkas Anggota Komisi VI DPR RI ini.
Dengan pengawasan yang ketat dan perbaikan yang berkelanjutan, BAKN DPR RI berharap PT Pupuk Indonesia dapat terus meningkatkan kinerjanya dan memberikan kontribusi positif bagi sektor pertanian di Indonesia.