Kunjungan PPP ke Washington Bahas Kebijakan Politik AS di Bawah Kepemimpinan Donald Trump

WASHINGTON, Lintasparlemen.com – Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Amir Uskara mengatakan kunjungan delegasi Fraksi PPP DPR ke Amerika Serikat (AS) salah satu agendanya adalah bertemu Department of State atau Kementerian Luar Negeri AS.

Menurut Amir, pada kunjungan itu sejumlah permasalahan yang dibahas, termasuk soal revisi Undang-Undang Terorisme yang saat ini sedang digodok penyusunannya di DPR RI.

“Pada pertemuan itu kita dengan Kemlu ada 4 persoalan pokok yang dibahas. Pertama, terkait dengan hubungan ekonomi, kemudian isu-isu khusus, termasuk TPP ini juga menjadi bahasan kita, dan yang terakhir terkait dengan antiterorisme yang dilakukan oleh Amerika, baik di Amerika sendiri maupun di negara yang dianggap berkepentingan untuk membangun antiterorisme yang digagas oleh Amerika, termasuk di indonesia,” kata Amir seperti dikutip pada detikcom, Sabtu (12/11/2016) waktu AS.

Sesuai pengakuan Amir, awalnya delegasi Fraksi PPP dijadwalkan menggelar dua pertemuan. Namun dari pihak Kemlu AS menambah satu pertemuan lagi plus satu presentasi soal Global Engagement Center. Sehingga pembicaraannya semakin intens terkait isu-isu kontemporer.

Dari pihak Kemlu AS, delegasi ditemui oleh Brian Jensen and Jillian DeLuna untuk pembahasan bidang hubungan bilateral ekonomi dan Trans-Pacific Partnership (TPP), Deputy Assistant Secretary Marie Richards Break untuk bidang antiterorisme, dan Direktur Maritim Asia Tenggara Marie Damour.

Pertemuan berlangsung di gedung Department of State di 2200 C Street, NW Washington, DC 20522, Kamis (10/11/2016). Pertemuan digelar tertutup atas permintaan pihak Department of State.

Pada kesempatan itu, Amir menanyakan soal TPP, bagaimana sikap AS setelah terpilihnya Trump sebagai Presiden AS terpilih. “Ada keyakinan bahwa TPP tetap bisa terlaksana,” terang Amir.

Sementara pada tema diskusi antiterorisme, dari pihak Kemlu AS bertanya kepada delegasi Fraksi PPP soal revisi UU Terorisme yang saat ini sedang digodok di DPR.

“Itu ada kaitannya juga, karena kita sementara membahas UU antiteroris, tentu kita banyak diskusi dengan Kemlu AS, langkah-langkah yang ada di Amerika dan apa harapan dan pikiran Amerika terhadap antiteroris yang sedang dibahas di Indonesia,” tutur Amir.

Delegasi PPP sempat mengajukan pertanyaan terkait pemerintahan AS di bawah kepemimpinan Donald Trump. Cukup disayangkan, karena dari pihak Kemlu AS tidak mau membahas terlalu banyak soal sikap politik AS di bawah kepemimpinan baru Donald Trump.

“Hampir semua yang kita tanyakan, karena ada 4 tim yang kita temui, mereka pada prinsipnya belum mau bicara terkait dengan Trump, karena memang presiden mereka sekarang masih Obama,” terang politisi asal daerah pemilihan (Dapil) Sulawesi Selatan I ini.

“Cuma memang prediksi mereka tidak akan jauh berbeda dengan kondisi saat ini, karena bagaimanapun Amerika punya aturan, punya regulasi dan punya UU yang memang mengatur siapapun yang menjadi pemimpin di AS ini, termasuk untuk penentuan kabinet, kan mereka harus persetujuan kongres, sementara di kongres sendiri sekalipun didominasi oleh Republik, tapi tidak semua juga anggota congress dari Republik juga sepaham dengan Trump, itu pikiran-pikiran mereka,” lanjutnyanya.

Adapun delegasi BKSAP dan Fraksi PPP DPR RI yang terdiri dari anggota Komisi III sekaligus Ketum PPP Muchammad Romahurmuziy, Ketua Fraksi PPP DPR Reni Marlinawati, Sekretaris Fraksi DPR PPP Amir Uskara, Wakil Ketua BKSAP DPR yang juga Ketua DPP PPP bidang Luar Negeri Syaifullah Tamliha, dan Wakil Sekretaris Fraksi PPP Dony Ahmad Munir melakukan kunjungan kerja ke AS.

Tujuan utamanya adalah memantau langsung Pilpres AS 2016. Selain itu, delegasi juga berdiskusi dengan The International Foundation for Electoral Systems (IFES), National Democratic Institute (NDI), International Republican Institute (IRI), berkunjung ke Kedubes RI, dan menggelar pertemuan dengan Kemlu AS. (sumber: detik.com)