Lawan Korupsi, KPK Kerja Keras Demi Pilkada Berlangsung Bersih

JAKARTA – Luar biasa langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membersihkan Indonesia dari perilaku korupsi. Bahkan KPK telah mengerahkan tim ke daerah untuk mengawal terselenggaranya Pilkada 2018 yang bersih tanpa benih-benih korupsi.

KPK telah mengirim penyidik ke daerah tempat berlangsungnya Pilkada Serentak 2018. Itu karena KPK menilai besarnya ongkos politik untuk menjadi kepala daerah bisa menyebabkan lahirnya benih korupsi.

“Ini terungkap dari hasil kajian KPK dengan LIPI bahwa ongkos untuk menjadi seorang kepala daerah itu sangat tinggi. Bahkan, menurut beberapa studi yang dilakukan oleh LIPI, untuk menjadi bupati, sekurang-kurangnya harus menyiapkan Rp 60 miliar. Sementara gubernur sekurang-kurangnya Rp 100 miliar,” jelas Wakil Ketua KPK Laode M Syarif kepada wartawan di kantornya, Kamis (15/2/2018) kemarin.

Menurut M Syarif, temuan tersebut sudah disampaikan kepada DPR dan partai politik bahwa ongkos politik ini berpotensi menimbulkan money politics. Untuk itu, M Syarif berharap, praktik itu perlu dihilangkan untuk memperoleh kepala daerah yang mempunyai kapabilitas dan integritas tinggi.

M Syarif menyampaikan, pihaknya di KPK terus fokus bekerja untuk melakukan pendidikan politik pada masyarakat karena fakta tingginya ongkos pilkada juga ada peran masyarakat. KPK pun menggandeng Mabes Polri mengajak rakyat melawan tindakan korupsi.

“Saat ini KPK terus konsentrasi untuk itu. Bahkan KPK telah bekerja sama dengan Mabes Polri. Kita ingin pesta demokrasi ini jangan dikotori dengan politik uang yang tak mendidik,” terang M Syarif.

Tak hanya sampai di situ, KPK juga terus mengingatkan kepada masyarakat sebagai pemilih untuk menolak politik uang. Apalagi kenyataan di tengah masih banyak yang mengharapkan ‘amplop’ dari caleg atau calon kepala daerah.

“Kita ingin hadirkan kepala daerah yang bersih. Karena sebenarnya banyak calon yang baik, mereka nggak bisa bersaing akibat kurangnya uang atau modal sehingga nggak bisa terpilih di tiap Pilkada yang diselenggarakan,” ujar M Syarif.

“Jadi saya titip pesan kepada para calon yang sedang ingin menjadi bupati/wali kota/gubernur hindari politik uang, bersainglah dengan baik. Karena Polri dan KPK sama-sama ingin melihat pesta demokrasi ini berjalan baik untuk mendapatkan pemimpin daerah yang berkualitas, berintegritas, dan mumpuni,” sambungnya.

“Temuan kita, sekarang ini kalau juru kampanye datang, setelah diberikan program kerjanya oleh calon, banyak dari masyarakat yang mengatakan ‘cuma begini doang? Mana lampirannya?’ Seperti itu terang-terangan masyarakat kita sudah mulai meminta. Ia minta amplop, sembako selalu ditanyakan masyarakat. Jadi masyarakat juga harus dididik jangan meminta dan mengharap lagi pemberian dalam bentuk uang atau semacamnya,” jelas M Syarif. (HMS)