Ledakan Pabrik Petasan, DPR: Tak Boleh Terjadi Lagi! Perlu Evaluasi Menyeluruh Perijinan dan Kelaikan Pabrik
Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini
TANGERANG (27/10) – Ledakan pabrik petasan dan kembang api di jalan SMPN 1 Kosambi, Desa Belimbing, Tangerang, Banten, pada Kamis pagi (27/10), menjadi perhatian luas media dan masyarakat hingga ke mancanegara karena merenggut puluhan korban jiwa.
Data kepolisian, memperkirakan korban jiwa hingga 47 orang meninggal dan 46 lainnya mengalami luka-luka. Penyebab ledakan gudang petasan di Kompleks Pergudangan 99 Kosambi Tangerang, Banten ini sendiri masih didalami oleh kepolisian.
Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, menyampaikan duka dan keprihatinan mendalam atas musibah ini. Tidak ada yang mengharapkan musibah ini terjadi. Musibah ini harus menjadi yang terakhir dan tidak boleh terjadi lagi.
“Kita berduka dan prihatin, untuk itu kita doakan agar korban meninggal diterima amal ibadahnya, diampuni dosa-dosanya. Yang mengalami luka-luka mendapat penangan medis yang baik dan diberikan kesembuhan. Sementara keluarga korban diberikan ketabahan dan keikhlasan, ungkap Jazuli.
Jazuli Juwaini, yang juga Anggota DPR Dapil Tangerang ini (tempat musibah terjadi), meminta aparat kepolisian untuk menginvestigasi secara cermat penyebab musibah memilukan ini. Jazuli juga meminta instansi terkait untuk melakukan evaluasi atau audit menyeluruh atas perizinan, legalitas, kelaikan, dan sistem keselamatan kerja pabrik.
“Ini harus menjadi perhatian semua pihak agar tidak ada nyawa manusia yang menjadi korban kecelakaan sejenis. Apalagi untuk pabrik atau gudang yang rentan terbakar atau meledak seperti gudang petasan ini harus sangat ketat izin, legalitas, keselamatan, dan pengawasannya. Harus dicek betul legalitasnya. Harus ada yang dimintai tanggung jawab soal izin, legalitas, dan kelaikan pabrik dalam kasus ini,” papar Jazuli.
Selain itu, Jazuli meminta perusahaan serta instansi yang bertanggung jawab untuk memastikan seluruh korban baik yang luka-luka terlebih yang meninggal dunia mendapatkan santunan yang layak sesuai hak-haknya karena mereka pasti menanggung hidup dan tumpuan harapan keluarga yang ditinggalkan.
“Musibah ini harus menjadi perhatian dan pelajaran untuk semua pihak baik pemerintah maupun perusahaan/pengusaha untuk memprioritaskan sistem keselamatan kerja (K3), tidak boleh main-main dengan standar safety karena fatal akibatnya, korban nyawa manusia yang sama sekali tidak kita harapkan,” pungkas Jazuli. (J3)
