Merdeka dari Jebakan Utang

Oleh: Musni Umar, Sosiolog dan Rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta

Saat ini di media sosial sedang gencar-gencarnya diperbincangkan masalah utang pemerintah Indonesia yang meningkat luar biasa.

Hampir semua lapisan masyarakat terlibat memperbincangkan masalah utang Indonesia karena utang membebani seluruh rakyat Indonesia.

Dalam dialog interaktif 9 Maret 2018 yang diikuti para  ketua RT, Ketua RW dan Ketua LMK dari Kotamadya Jakarta Timur yang  dilakasanakan oleh Badan Kesbangpol Jakarta Timur di Hotel Grand Prioritas Puncak Jawa Barat, Sugiri, peserta dialog memekikkan merdeka sebanyak tiga kali diantaranya merdeka dari utang.

Gatot, peserta dialog yang lain kemudian mengemukakan keprihatinannya tentang besarnya utang pemerintah   Indonesia. Gatot kemudian bertanya kepada saya sebagai narasumber, kalau utang pemerintah Indonesia  tersebut  dibagi kepada seluruh rakyat Indonesia yang berjumlah 250 juta, kebagian berapa setiap orang?

Pada saat itu, saya hanya menjawab nanti saya tulis artikel tentang utang pemerintah Indonesia dan saya akan kirimkan artikelnya.

Utang Tiap Orang dan Cara Menguranginya

Sebagaimana telah diberitakan berbagai media online bahwa
pada akhir Februari 2018 utang pemerintah Indonesia
telah mencapai Rp 4.754 triliun (Sumber: Lintasparlemen,  7 Maret 2018).

Utang tersebut jika dibagi dengan jumlah penduduk sekitar 250 juta jiwa, maka setiap penduduk Indonesia menanggung utang sebesar Rp 19.016 juta.

Jumlah utang sebesar itu, pasti menimbulkan masalah bagi bangsa Indonesia.  Adapun penyebabnya, pertama, uang itu harus dikembalikan kalau sudah jatuh waktunya sesuai perjanjian, yaitu utang pokok berikut bunganya.

Kedua, akan semakin menguras Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Semakin besar pengeluaran untuk bayar utang dan bunga semakin berkurang anggaran untuk biaya pembangunan. Kalau mau menggenjot pembangunan terpaksa harus menambah utang seperti yang dilakukan sekarang.

Ketiga, besarnya biaya untuk bayar utang dan bunga akan semakin kecil biaya untuk pembangunan kesejahteraan rakyat. Dampaknya kesejahteraan rakyat bukan semakin lama semakin meningkat, tapi bisa sebaliknya.

Keempat, rakyat akan semakin dikejar-kejar untuk bayar pajak, tetapi hasil dari pembyaran pajak bukan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat, tapi untuk bayar utang dan bunga.

Kelima, Indonesia akan kehilangan kedaulatan dan kemerdekaannya karena negara yang memberi utang secara tidak langsung akan menekan guna melindungi kepentingan mereka.

Mengatasi Utang

Untuk merdeka dari utang, Indonesia harus melakukan lima hal. Pertama, moratorium berutang. Setelah itu dilakukan dialog nasional untuk mencari dan menemukan solusi dan jalan keluar, karena diakui atau tidak utang dan bunga telah membebani rakyat.

Kedua, melakukan negosiasi kepada negara-negara pemberi utang untuk meminta pembebasan bunga dan pemotongan utang pokok. Ini wajib dilakukan untuk mengurangi beban utang dan bunga.

Ketiga, melakukan efisiensi dan menghematan dalam pengeluaran keuangan negara. Misalnya, lembaga pemerintah yang sangat banyak didirikan pada era Orde Reformasi dimerger atau digabung dengan lembaga yang fungsinya sejenis. Selain itu, biaya pemilu yang amat besar menghabiskan dana dipangkas dengan mengembalikan kepada demokrasi perwakilan.

Keempat, dalam berbangsa dan bernegara harus dilakukan hidup sederhana. Mereka yang memegang kekuasaan harus memberi contoh teladan dalam hidup sederhana. Dengan demikian, dana yang ada bisa dimanfaatkan secara tepatguna.

Kelima, dalam membangun harus fokus kepada pelaksanaan tujuan Indonesia merdeka yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, sehingga biaya lebih hemat tapi hasilnya untuk jangka panjang bisa dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia.

Dengan melakukan hal-hal tersebut, maka jebakan utang terhadap Indonesia bisa dihindari karena pada akhirnya yang bisa menolong Indonesia adalah bangsa Indonesia sendiri. 

Allahu a’lam bisshawab