Moeldoko Sosok Tepat Pimpin Partai Demokrat
Jenderal TNI (Purn) DR Moeldoko dengan Presiden Joko Widodo
JAKARTA – Ketua Forum KAHMI (Koalisi Alumni HMI) Basri Dodo mendukung langkah Jenderal (Purn) DR. H. Moeldoko, SIP sebagai Ketua Umum Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa alias KLB yang digelar di The Hill Hotel and Resort, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), Jumat (5/3/2021) lalu. Bagi Forum KAHMI langkah Moeldoko cs sudah tepat.
“Kami mendukung langkah Pak Moeldoko memimpin Partai Demokrat. Bahwa setelah sekian lama terjawab sudah Mubahalah Bang Anas Urbaningrum, hingga kami pada akhirnya harus bersikap dan mendukung Moeldoko,” jelas Basri pada wartawan Lintas Parlemen, Senin (9/3/2021).
Seperti diwartakan pada persidangan 2014 lalu bekas Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang divonis majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta (Rabu, 24 September 2014). Kala itu Anas menantang sumpah mubahalah menantang Nazaruddin.
Anas meminta kepada majelis hakim tak langsung memercayai apa yang disampaikan Nazaruddin. Di mana dalam tuntutannya, seperti dikutip Tempo jaksa KPK meminta hakim menghukum terdakwa kasus dugaan korupsi proyek Hambalang itu dengan 15 tahun bui.
Namun yang disayangkan berulang kali dalam kesaksian Anas, jaksa KPK tak mau menerima bantahan terlibatan mantan Ketua Umum PB HMI dalam kasus megaproyek senilai Rp 2,5 triliun itu. Berulang kali Anas berujar, Muhammad Nazaruddin kerap memberi kesaksian bohong untuk menyudutkan dirinya.
Tak hanya itu, Anas berulang kali menyeret nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan keluarganya ke dalam kasus Hambalang. Alasan Anas menyebut keluarga Cikeas bisa dilihat secara jelas jika dibuka dipersidangan. Dana Kampanye Pemilihan Presiden SBY terjerat hukum?
“Kalo Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) dan Ibas (Edhie Baskoro Yudhoyono) mengatakan secara jujur apa yang terjadi, pasti meringankan saya,” tegas Anas tanggal 30 Mei 2014 lalu.
Saat itu Anas membawa bukti sebundel dokumen bertulisan “Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati terhadap Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2009 Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono serta Tim Kampanye Nasional”.
“Kami melihat ada korelasi pemberantasan korupsi oleh KPK saat ini dengan sosok Moeldoko mampu memperbaiki citra Partai Demokrat di masyarakat yang saat ini dikuasai keluarga SBY,” terang Basri.
Basri berharap dengan dipimpinnya Partai Demokrat oleh Moeldoko bisa mengurangi partai politik terlibat korupsi berjamaah. Ia ingin partai politik dibersihkan dari perilaku korupsi.
“Rakyat sudah muak dengan perilaku korupsi yang mempertontonkan sikap korupsi ke masyarakat. Kita berharap dengan sosok Pak Moeldoko bisa jadi solusi untuk memperbaiki sistem kepartaian di Indonesia dari korupsi,” terang Basri.
Saat ditanya hasil KLB Deli Serdang, ia menyatakan, dirinya tak mau terlibat terlalu jauh konflik partai lain. Ia hanya ingin melihat partai politik di Indonesia bersama rakyat berjuang untuk kesejahteraan.
“Kalau soal itu (KLB Deli Serdang langgar AD/ART Partai Demokrat) saya tak mau banyak bicara. Yang saya tahu Ketua Umum terpilih Partai Demokrat versi kongres luar biasa (KLB) Moeldoko adalah konstitusional. Dan hal itu kata dia tertuang pada AD/ART yang ada pada Partai Demokrat,” jelasnya. (WH)
