MUI Dukung Langkah Presiden Tumpas Gerakan Separatisme
logo MUI
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Wakil Ketua MUI Zainut Tauhid Sa’adi menyampaikan pihaknya sangat mendukung ajakan Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan kerukunan dan stabilitas nasional. Perbedaan yang ada hendaknya diselesaikan dalam kerangka persaudaraan sebangsa dan se-Tanah Air.
“Jangan sampai perbedaan yang ada disikapi dengan saling menghujat, memfitnah dan mencela, sehingga yang terjadi justru mengarah pada permusuhan dan perpecahan,” ajak Zainut pada lintasparlemen.com, Rabu (24/5/2017) kemarin.
Zainut menjelaskan, MUI menengarai akhir-akhir ini mulai bermunculan benih-benih separatisme dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Bahkan suaranya semakin nyaring terdengar.
Hal tersebut muncul secara sporadis di berbagai wilayah Indonesia. Ada yang secara terang-terangan menyatakan ingin memisahkan diri dari NKRI, ada yang masih belum terbuka.
“Menurut hemat kami, menghadapi gerakan separatisme harus disikapi dengan bijak dan tegas. Tetap mengedepankan langkah-langkah diplomasi, persuasif dan dialogis.
Tetapi jika sudah jelas-jelas melakukan tindakan makar dan melawan pemerintah yang sah maka tidakan tegas dari penegak hukum dan keamanan negara harus dijalankan,” ujar Zainut.
“Hal tersebut sesuai dengan fatwa MUI bahwa semua kegiatan memisahkan diri dan melawan pemerintah yang sah hukumnya adalah “bughot” dan wajib diperangi, karena keutuhan dan keselamatan negara harus diutamakan dari kepentingan kelompok dan golongan,” sambungnya.
Politisi PPP ini menghimbau kepada semua elemen masyarakat untuk merespon secara positif ajakan Presiden Jokowi dengan bersama-sama menggelorakan semangat persaudaraan sebangsa dan se-Tanah Air.
MUI menyadari, lanjut Anggota Komisi IV DPR RI ini, dalam sebuah dinamika kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, pastilah sesekali timbul gesekan. Namun sesuai dengan amanat Presiden bahwa hendaknya gesekan yang terjadi itu harus segera diselesaikan.
“Tdak boleh menjadi besar dan mengancam stabilitas nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkasnya. (HMS)
