MUI Minta Politisi Berperilaku Santun dalam Berpolitik
logo MUI
JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta kepada para tokoh dan elit politik agar mengedepankan perilaku santun dalam berpolitik, baik dalam menyampaikan pendapat maupun kritik, sehingga tidak menimbulkan polemik dan kegaduhan.
“Kebebasan berekspresi, perbedaan pendapat dan menyampaikan kritik adalah hak asasi setiap orang yang dilindungi oleh konstitusi,” kata Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa’adi, Kamis (29/3/2018).
Namun, lanjut Zainut, dalam pelaksanaannya harus tetap mengindahkan nilai-nilai moral, etika dan agama sehingga sebesar apa pun perbedaan pendapat yang terjadi di ruang publik harus tetap dalam bingkai perbedaan yang sehat, konstruktif, dan argumentatif.
Bagi Zainut, kritik yang dibangun harus dengan narasi yang baik, jujur dan elegan bukan dengan narasi yang sinis, sarkastik dan penuh kebencian. Sehingga tidak ada pihak yang merasa direndahkan dan dilecehkan.
“MUI sangat meyangkan ada pejabat negara yang dalam mengungkapkan kritik menggunakan kalimat yang kasar dan arogan, hal tersebut menunjukkan rendahnya etika, tumpulnya rasa empati dan hilangnya kepekaan sosialnya,” terangnya.
Zainut yang juga politisi PPP DPR RI asal Fraksi PPP ini menilai, perilaku itu merupakan bentuk arogansi kekuasaan dan sikap jumawa. Seharusnya pejabat negara itu harus menjadi teladan dan panutan bukan sebaliknya berperilaku seperti preman. Karena pada dirinya melekat tanggung jawab bukan saja kepada rakyat yang diwakilinya tetapi juga kepada Tuhan.
Untuk itu, MUI yakin DPR memiliki mekanisme kontrol dan evaluasi terhadap perilaku anggotanya karena ada tata tertib, kode etik yang harus dipatuhi oleh setiap anggota DPR RI. Jadi jika ada unsur pelanggaran etika yang dilakukan oleh anggotanya.
“Maka MKD harus memberikan sanksi yang tegas demi menjaga marwah dan kehormatan lembaga DPR RI, baik melalui pengaduan maupun tanpa adanya pengaduan dari masyarakat,” pungkasnya. (HMS)
