Neolib ‘Duo JK’ kelilingi Jokowi
Jakarta, LintasParlemen.com— Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla terus menuai sorotan dari berbagai pihak. Bahkan, beberapa kalangan menilai jika dalam pemerintahan Jokowi-JK ‘bersarang’ para mafia asing dan antek neolib.
Mantan Juru Bicara (Jubir) Presiden era Gusdur yang juga Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi menyatakan, keberadaan para antek neolib tersebut saat ini telah menguasai sektor Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia.
“Yang bisa akses Sumber Daya Alam kita hanya para pemilik modal. Dan ironisnya 70 persen Sumber Daya Alam kita dikuasai pemilik modal. Itu yang terjadi saat ini,” kata Adhie Massardi dalam acara diskusi publik di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (10/3/2016).
Adhie menuturkan, dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia, ada dua kelompok mazhab yang bertarung, kelompok tersebut adalah kelompok Neolib dan kelompok yang ingin menegakkan konstitusi pasal 33.
“Saat ini, sumber daya negara justru diperebutkan oleh kelompok neolib itu, mereka yang saling berebut mengeksploitasi sumber daya kita. Presiden Jokowi dijepit ‘duo JK’ yakni Jaringan Kuntoro dan Jusuf Kalla,” tuturnya.
Adanya kegaduhan di beberapa kementerian, khususnya antara Menteri ESDM Sudirman Said (SS) dan Kemenko Maritim Rizal Ramli (RR), karena kehadiran Rizal Ramli dalam kabinet Jokowi-JK saat ini dianggap mengancam eksistensi dan pengaruh kelompok neolib.
“Munculnya RR buat mereka keder, Rizal masuk mulai ada kegaduhan, karena bersinggungan dengan SS. Kita cek di lapangan, SS dipasang Kuntoro untuk mendelegitimasi RR,” ucap Adhie.
Adhie mengungkapkan, persoalan kegaduhan antara RR dan SS sebenarnya tidak cukup dilihat dengan pertentangan konsep kedua kementerian tersebut.
“Antara SS dan RR, itu by desain, neolib yang ingin berkuasa, sementara RR melawan kehadiran neolib tersebut. Olehnya itu, gaduh akan muncul jika mazhab itu tetap dipertahankan,” ungkap Adhie.
Olehnya itu, lanjut Adhie, mestinya presiden Jokowi sudah tegas mengambil sikap dengan melakukan evaluasi terhadap kabinetnya.
“Saya melihat bahwa, kabinet ini memang sudah harus ada reshuffle. Paling tidak mengurangi kerusakan negara ini. Untuk mengurangi perampok di lingkungan kekuasaan,” ujarnya.
Tentunya, lanjut Adhie, dengan syarat dan pertimbangan yang direshuflle adalah agen-agen dan antek asing.
“Jangan ada pionir asing berada dalam pusat kekuasaan. Saatnya Jokowi dengan pengalamannya selama ini sudah bisa memilih orang yang bisa jalankan Nawacita. Tidak dengan pertimbangan dan perhitungan lain. Jokowi harus keluar dari jepitan ‘duo JK’ tadi,” tegasnya.
