Partai Pendukung Pemerintah Ikut Tolak Sertifikasi Khotib
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Nasdem yang notabene pendukung pemerintah Choirul Muna juga ikut menolak rencana Kementerian Agama RI menerapkan sistem sertifikasi penceramah khotib Jumat.
Kiai Choirul Muna, begitu biasa disapa, tidak setuju dengan rencana kebijakan baru itu yang ingin diterapkan di masjid-masjid di seluruh Indonesia. Karena dengan wacana itu, akan memunculkan polemik baru.
Kiai Choirul menjelaskan, jika pemerintah benar-benar ingin menangkal paham radikalisme semakin meluas di Indonesia, tidak dengan memberi sertifikasi dai dan khotib pada juru dakwah tersebut.
“Soal rencana pemerintah ingin memberi sertifikasi pada khotib, saya tidak setuju. Tapi, kalau pemerintah ingin menangkal paham radikalisasi di Indonesia, saya setuju tapi tidak dengan cara seperti ini. Karena dengan mewajibkan para dai memiliki sertifikasi dai maka membuat suatu polemik baru di tengah masyarakat,” kata Kiai Choirul di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (7/2/2017) kemarin.
Politisi pemilik Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah VI ini, masih ragu program pemerintah itu bisa berjalan dengan baik. Alasan itu, bentuk sertifikasi khotib yang ingin diterapkan itu belum jelas bentunya.
“Dalam penerapannya, saya banyak kendala yang dihadapi di tengah lapangan. Saya sepakat para dai tidak boleh menyampaikan ceramah berbau paham radikal, tapi pemerintah perlu memberi siasati supaya tidak menyampaikan tausiah yang berbau radikal. Tidak dengan memberi sertifikasi khotib. Ini yang harus dibahas bersama seluruh pihak, termasuk dengan kawan-kawan di DPR,” terangnya.
“Saya mau tanya, kalau kalau khotibnya berhalangan hadir isi ceramah Jumat yang punya sertifikat. Terus, sholat Jumat tidak sah tanpa khotbah, ada yang bisa ceramah tapi tak ada sertifikat. Bagaimana dengan itu? Masa satu kampung tak sholat Jumat gara-gara sertifikat doang. Kita malah khawatir, jangan-jangan para khotib ini mau naik mimbar, lalu ditangkap polisi karena tidak bersertikasi,” sambungnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Agama berencana membuat program sertifikasi penceramah khotbah Jumat. Menurut Menteri Agama Lukman Hakim wacana itu digagas pihaknya berdasarkan keluhan banyak masyarakat yang merasa isi khotbah Jumat berisikan ejekan terhadap kelompok tertentu. (HMS)
