PB HMI: Kinerja Pangan Era Jokowi Spektakuler, Data Andi Akmal Keliru

JAKARTA – Kinerja pangan di era pemerintahan Jokowi menuai banyak kemajuan. Dari hasil kajian yang dirilis tiap tahun oleh The Economist Inteligence Unit (EIU) menunjukkan Global Food Security Index-GFS atau Peringkat Ketahanan Pangan Indonesia terus membaik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Dari 113 negara yang dikaji, pada tahun 2017 Indonesia menempati rangking ke 69 dengan skor 51,3 dan naik 0,2 poin dibanding pada tahun 2016 yang menempati posisi 71 dengan skor 51,1,” kata Pengurus Bidang Maritim dan Agraria, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PBHMI) Pri Menix Dey untuk membantah tudingan anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin, Ahad (1/7/2018).

Sebelunya, Andi Akmal mengungkapkan, kinerja pihak pemerintah di sektor pertanian belum melakukan perubahan yang berarti dibandingkan sebelumnya. Kinerja pemerintah saat ini lebih buruk dalam menangani pertanian di Indonesia.

Bagi Andi Akmal, Kementerian Pertanian perlu bekerja keras agar capaiannya lebih baik lagi. Mengingat banyak pekerja rumah harus diselesaikan di sisa waktu akhir periode 2019.

Namun argumentasi Andi Akmal itu dibantah oleh Pri Menix. Pemerintahan Jokowi-JK lebih baik dari sebelumnya. Di era Jokowi-JK, setidaknya sudah dicabut 210 regulasi pertanian yang menghambat keberpihakan pada petani.

Selain itu, lanjut Pri Menix , pengadaan pola tender diubah menjadi penunjukan langsung sehingga penyediaan sarana produksi menjadi cepat dan lancar. Rehabilisasi infrastruktur air irigasi 3,5 juta hektar, cetak sawah dan optimasi lahan lebih 1,0 juta hektar, mekanisasi besar-besaran lebih dari 300 ribu unit, teknologi benih berkembang pesat, asuransi pertanian 1 juta hektar pertahun, dan program strategis lainnya.

“Hasilnya sangat nyata, dulu petani sering keluhkan benih, pupuk, air dan lainnya, sekarang relatif berkurang bahkan tidak ada keluhan,” ungkap Menix.

Ketiga, terang Pri Menix ,secara kasat mata dapat dirasakan, dulu masyarakat keluhkan pasokan pangan langka dan harga tinggi saat Hari Besar Nasional yakni Ramadhan Lebaran, Idul Adha, Natal dan Tahun Baru, kini dua tahun terakhir terbukti pasokan cukup dan harga stabil.

“Kini Inflasi terjaga, petani untung dan konsumen tersenyum,” tegasnya.

Keempat, terang Pri Menix, secara kuantitatif kinerja pertanian dapat dilihat dari nilai produksi 2017 Rp 1,344 triliun atau naik Rp 350 triliun dari 2012. Kini 2018 jumlah penduduk 265 juta jiwa atau bertambah 12,8 juta jiwa dari 2014 membutuhkan tambahan 1,7 juta ton beras terbukti dapat dipenuhi dari produksi sendiri.

Untuk itu, Pri Menix menegaskan lebih detil lagi dapat dilihat bahwa dulu selalu impor jagung pakan ternak 3,5 juta ton. Namun di tahun 2017 sudah tidak impor dan bahkan 2018 sudah ekspor jagung. Begitu pun dulu selalu impor bawang merah, sejak 2016 sudah tidak impor dan bahkan sejak 2017 sudah ekspor. Dulu pun impor cabai segar, sejak 2016 sudah swasembada.

“Untuk komoditas lain juga sudah ekspor ayam, ekspor telur, ekspor 62 ribu kambing dan lainnya. Volume ekspor, jenis komoditas, negara tujuan ekspor meningkat. Neraca perdagangan sektor pertanian 2017 surplus sekitar Rp 200 triliun,” ungkapnya.

“Kelima, investasi pertanian 2017 Rp 45T naik 14% pertahun,” tambah Menix.

Keenam, data BPS pun menyebutkan jumlah penduduk miskin 3 tahun terakhir menurun. Tahun 2015 sebanyak 1.78 juta jiwa, 2016 turun 1.72 juta jiwa dan 2017 turun lagi sebanyak 16,31 juta jiwa.

“Artinya penurunan kemiskinan ini jelas akibat kebijakan pangan, karena penduduk di pedesaan sebagian besarnya adalah petani,” jelas Menix.

Ketujuh, data BPS yang dirilis 17 Mei 2018 menyebutkan nilai ekspor komoditas pertanian mencapai 298,5 juta USD atau tumbuh 6,11 persen (month to month) dan 7,38 persen (year on year). Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB) di sektor pertanian pada tahun 2017-2018 naik mencapai 4,41 persen.

“Capaian ini terjadi karena beberapa komoditas sudah swasembada alias tidak lagi impor. Adapun impor beras di tahun 2018 bukan karena kekurangan produksi, tapi produksi cukup,” beber Menix.

“Buktinya selama beras impor sampe saat ini belum dikeluarkan di gudang dan selama Ramadhan hingga saat ini harga stabil. Kebijakan impor pun bukan dari Kementan, malah Kementan menolak,” lanjutnya.

Terkait pendataan pangan, pria jebolan IPB ini meminta agar percayakan data kepada institusi yang kompeten. Kini BPS sedang bekerja keras memperbaiki data pangan.

“Sabarlah menunggu, dalam waktu dekat akan dirilis BPS data pangan yang baru dengan metode kerangka sampling area,” pinta Pri Menix.

Dalam hal mewujudkan good governance pada era Jokowi-JK terlihat Kementan telah meraih WTP dua tahun berturut-turut. Periode sebelumnya belum pernah WTP, memperoleh penghargaan kementerian terbaik anti gratifikasi dari KPK.

“Dalam hal bersih bersih internal telah dimutasi dan demosi 1.295 pegawai termasuk sebagian langsung dipecat. Ini kan bukti nyata reformasi mental aparatur,” ucap Menix.

Kementan pun telah blacklist 5 importir bawang putih nakal dan 5 importir bawang bombai mini. Bersama KPPU telah menindak kartel daging sapi, ayam, telur, jagung dan lainnya, bersama Satgas Pangan menindak 782 kasus dan tersangka, termasuk kasus beras PT IBU.

“Masalah-masalah yang merugikan petani dan konsumen seperti ini kan sekarang disikat habis,” tegas Menix.

Pri Menix menjelaskan, membangun secara keberlanjutan perlu terus dilakukan. Kini sudah dimantapkan infrastruktur dasar pertanian, termasuk pemanfaatan 1 juta lahan rawa lebak dan pasang surut teruma di Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan.

Apalagi, ujarnya, program lanjutan telah digalakkan program korporasikan kelompoktani sehingga menjadi lembaga ekonomi yang kuat, program bekerja memberantas kemiskinan di desa. Sehingga pada masa mendatang pertanian kokoh, tangguh dan berdaya saing.

“Bangsa ini kuat dibangun dengan optimisme dan sungguh-sungguh, yakin dengan program keberlanjutan seperti membangun rempah rempah guna mengembalikan kejayaan rempah masa lampau, pada 2 hingga 6tahun ke depan dikejar program swasembada bawang putih, gula industri, daging hingga pada 2045 menjadikan Indonesia sebagai Lumbung Pangan Dunia,” pungkas Menix. (HA)