Pejabat Tinggi Negara Pentingnya Komunikasi Publik yang Baik
JAKARTA – Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengingatkan para pejabat tinggi negara, khususnya para pembantu presiden, agar lebih memperhatikan komunikasi publik. Hal ini penting guna menjaga citra positif Presiden Prabowo Subianto dan pemerintahan yang dipimpinnya.
Menurut Bamsoet, setiap kebijakan dan pernyataan pejabat tinggi negara memiliki dampak langsung terhadap persepsi masyarakat terhadap presiden dan pemerintah. Jika komunikasi dijalankan dengan baik dan produktif, maka citra pemerintahan akan semakin positif. Sebaliknya, jika komunikasi kurang baik atau melanggar azas kepatutan, maka citra presiden bisa terdampak negatif.
“Kita harus menyadari bahwa keputusan dan pernyataan publik dari pejabat tinggi negara akan selalu berimplikasi pada citra kepemimpinan presiden. Jika komunikasi publik dilakukan secara komunikatif, melayani dan mengayomi, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan tetap terjaga,” ujar Bamsoet di Jakarta, Kamis (27/3/25).
Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan,
dalam hitungan hari, presiden Prabowo telah dua kali mengingatkan jajaran pembantunya untuk memperbaiki komunikasi dengan publik. Pertama dalam sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, tanggal 21 Maret 2025. Hal yang sama kembali diingatkan Presiden saat memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Istana Kepresidenan Jakarta, tanggal 24 Maret 2025.
“Ketika presiden sampai dua kali mengingatkan hal itu, mudah untuk dibuat kesimpulan bahwa presiden telah mendengarkan keluhan publik tentang belum efektifnya komunikasi para pejabat tinggi negara dengan masyarakat,” kata Bamsoet.
Ketua Komisi III DPR RI ke-7 dan Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Polkam KADIN Indonesia ini menuturkan, setiap kebijaksanaan, inisiatif baru hingga ragam keputusan pemerintah sudah barang tentu tidak bisa memuaskan semua elemen masyarakat. Mereka yang tidak puas pasti akan menyuarakan kritik. Dalam dinamika seperti itulah para pejabat tinggi negara didorong tampil ke depan untuk memberi penjelasan dengan penuh kebijaksanaan, tanpa sikap atau perilaku yang emosional.
“Agar terbangun komunikasi dua arah yang sehat dan produktif, para pejabat tinggi negar diharapkan menyajikan penjelasan atau pernyataan publik yang komunikatif, dilandasi semangat melayani dan mengayomi. Dengan pernyataan publik yang komunikatif dan konstruktif, para pejabat merawat citra positif presiden dan seluruh jajaran pemerintah,” pungkas Bamsoet.
