Pengamat : Kebijakan Strategis Pemerintahan Jokowi-JK Kurang Berati Bila Salah Urus

JAKARTA – Dosen Ekonomi Universitas Trisakti Chairul Hadi mengatakan, selama 3 tahun pemerintahan Jokowi-JK, langkah pemerintah dalam mengucurkan dana desa dinilai lumayan baik akan tetapi caranya dan orang yang melaksanakan kurang tepat.

Apa yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK dalam langkah strategisnya tidak akan berarti apa-apa bila dalam pelaksanaannya kemungkinan terjadi salah urus oleh orang yang kurang tepat.

Chairul berujar dalam Diskusi Publik yang diselenggarakan oleh Kaukus Muda Indonesia (KMI) bekerjasama dengan Bank Mandiri dan Bank BRI bertema 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK : Refleksi Bidang Ekonomi, Jum’at (27/10/2017) di sekretariat KMI, Matraman, Jakarta Timur.

“Di tingkat desa yang dimana memiskinkan desa adalah elit itu sendiri. Sebenarnya kalau ekonomi dikeloka dengan baik maka jaminan kesejahteraan akan terwujud” paparnya, dalam diskusi publik Kaukus Muda Indonesia (KMI), yang bertajuk “ 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK : Refleksi Bidang Ekonomi, Jumat (27/10/2017) di sekretariat KMI, Kebon Manggis, Jakarta.  Pada acara tersebut KMI bekerja sama dengan Bank Mandiri dan Bank BRI.

Sementara itu, Anggota KADIN Indonesia, Alfonso Perdade, menilai apa yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK memang menjadi perdebatan. Pada satu sisi tumbuh secara ekonominya dan kemudahan investasi serta banyak hal cukup positif namun ada pertanyaan mengapa daya beli masyarakat menurun?

“Karena dari semua kebijakan itu yang dilakukan kurang sempurna,” ujar Alfonso.

Lanjutnya, di tengah ekonomi digital pada saat ini yang begitu mudah dan tidak ada batasan, hal lain yang perlu dikembangkan pemerintah adalah potensi pariwisata.

“Mengapa karena sektor ini begitu luar biasa yang belum dikembangkan secara maksimal. Sektor pariwisata sebenarnya dekat dengan ekonomi kerakyatan sehingga sangat tepat untuk dikembangkan,” tandasnya

Pada kesempatan lain Ekonom INDEF Abra Puspa Ghani Talattov menilai, di dalam era digital ini pemerintah akan menggunakan medsos untuk mengklaim keberhasilannya. Karena Negara ini memang masih terperangkap dalam globalisasi, dimana indeks kapitalisme meningkat atau belum ada perbaikan.

“Ini menandakan kebijakan pemerintah Jokowi JK masih lekat hubungannya antara pemerintah dan pengusaha,” terangnya. (JODIRA)