Perlukah Keluarga Berencana ?
Oleh: Helmi Adam, Alumni MM Universitas Bhayangkara Jaya, Penulis Direktur Yayasan Syafaat Indonesia
Tugas Pemerintah adalah membangun kesehatan masyarakat. Untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas buruh, kesehatan rakyat harus semakin diperbaiki.
Langkah kesehatan masyarakat meliputi perbaikan sanitasi lingkungan baik di wilayah pedesaan maupun wilayah perkotaan, pembuangan air kotor dan menggenang, pembenahan daerah kumuh, perumahan yang lebih baik, penyediaan air bersih, fasilitas pembuangan kotoran yang lebih baik, pengawasan penyakit menular, penyediaan pelayanan medis dan kesehatan, khususnya kesejahteraan ibu dan anak, pendidikan kesehatan dan keluarga berencana, dan di atas segalanya, latihan petugas medis dan kesehatan. Semua ini memerlukan usaha yang terencana dari pihak penguasa negara.
Pembangunan kesehatan masyarakat amat penting bagi negara sedang membangun seperti Indonesia. Hal ini karena ada dua alasan:
Pembangunan kesehatan akan menambah produktivitas dan efisiensi buruh;
Dengan mengurangi angka kematian langkah-langkah tersebut cenderung menaikkan laju penumbuhan penduduk, sehingga memaksa pemerintah untuk mengadakan program keluarga berencana dan akselerasi pembangunan.
Tetapi semua usaha pemerintah akan sia-sia jika penumbuhan jumlah penduduk tidak diawasi. Karena angka kematian di negara sedang membangun biasanya sudah menurun, maka resepnya adalah menurunkan angka kelahiran dari 40 perseribu yang berlaku di negara seperti itu menjadi 20 perseribu.
Kebutuhan untuk mempercepat laju pembangunan jelas semakin besar, tetapi untuk meningkatkan pendapatan per kapita dan untuk memperbaiki standar hidup, laju pertambahan penduduk’ harus diawasi dan program keluarga berencana harus mendapatkan prioritas utama.
Dr. Stephen Enke menperhitungkan bahwa nilai konsumsi netto masa-hidup bayi yang baru lahir di negara terbelakang adalah kira-kira 125 dollar sesudah dipotong produksi masa hidupnya yang akan datang. Seratus dua puluh lima dolar merupakan nilai negatif dan beban ekonomi bagi negara terbelakang padat penduduk.
Namun disisi lain pandangan jumlah penduduk sebgai kekuatan ekonomi juga berkembang, mereka melihat penduduk sebagai pasar untuk meningkatkan konumsi, sehingga menyumbang pertumbuhan ekonomi, seperti indonesia saat ini konsumsi masyarakat masih menyumbang 48 hinga 58 persen pertumbuhan ekonomi Indonesia, artinya petumbuhan penduduk juga membawa berkah ditengah ekonomi global yang sulit. Itulah kenapa partai Hindu di india tidak menyetujui keluarga berencana, mereka menganjurkan banyak anak. Dengan melihat potensi diaspora yang bisa menguasai dunia, seperti halnya cina.
Lalu pertanyaan berikutnya perlukah keluarga berencana ? Indonesia adalah salah-satu di antara negara yang melaksanakan program keluarga berencana pada tingkat pemerintahan. Rencana Lima Tahun Pertama menyatakan:
Pengendalian penduduk dapat dicapai hanya melalui penurunan angka kelahiran ke tingkat yang diperlukan untuk menstabilkan penduduk pada tingkat yang sesuai dengan keperluan perekonomian nasional. Ini hanya dapat dicapai melalui pelaksanaan keluarga berencana dalam skala luas oleh rakyat dan berikutnya melalui pemberian bimbingan dan pelayanan yang diperlukan yang didasarkan pada metode yang ekonomis, tidak berbahaya, efisien, dan dapat diterima.
Sebenarnya kita bisa menganut keduanya, dengan Pembatasan keluarga atau penjarangan anak dalam rangka menjamin kesehatan ibu agar dapat merawat serta membesarkan anak-anak dengan lebih baik. Mengingat kita masih membutuhkan kualitas manusia Indonesia yang lahir, dengan masih banyaknya stunting, yang hanya bisa menjadi beban negara kedepan.[]