Perlunya Sinergi Antar Lembaga untuk Penegakan Hukum di Indonesia

MAKASSAR, UJUNG PANDANG, Lintasparlemen.com – Pengamat Hukum Tata Negara Abdul Rachman Thaha (ART) mengatakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam mengawasi dan memeriksa keuangan negara.

Namun, terkadang hasil temuan BPK itu tak ditindaklanjuti oleh KPK. Termasuk temuan yang disampaikan ke DPR untuk ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum (APH).

“Hasil pemeriksaan BPK atas temuan-temuan di daerah baik itu yang bersifat administratif maupun pidana yang dilimpahkan ke KPK terkadang tidak sepenuhnya ditindaklanjuti,” ujarnya di sela kegiatan BPK RI, di Clarion hotel, Makassar, Kamis (30/3/2017).

Menurutnya, dalam menjalankan fungsinya BPK telah menjalin kerjasama dengan KPK dan Kepolisian RI. Persoalan ini perlu sebuah pengawasan yang baik, sehingga penegakkan hukum itu benar-benar harus ditegakkan.

“Untuk mencapai tujuan bernegara, sinergitas antar lembaga memang sangat diperlukan. Dengan menjalankan dua prinsip utama, yaitu komunikasi dan etika kelembagaan yang harus dijaga,” imbuh Rachman.

Pria bergelar doktor asal Sulsel ini juga menekankan perlunya kerjasama antar aparat penegak hukum. Terlebih dalam menjalankan penegakkan hukum di Indonesia, sangat diperlukan di negeri ini. (Prana)