Pilkada DKI 2017 Disebut Rawan, Bawaslu DKI Libatkan Rakyat Awasi Kecurangan
JAKARTA, LintasParlemen.Com-Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah Susanti menilai pengawasan partisipatif masih menjadi langkah strategi untuk melibatkan masyarakat dalam mengawasi proses pemilu termasuk Pilkada DKI Jakarta.
Sesuai data Jaringan Pemantau Pemilu Rakyat (JPPR), belajar dari Pilkada DKI Jakarta tahun 2012, isu SARA merupakan titik rawan yang perlu diantisipasi dan banyaknya temuan orang ber-KTP DKI tinggal diluar DKI Jakarta.
Menurut Mimah, pengawasan partisipatif pada Pilkada DKI Jakarta 15 Februari 2015 nanti masih mengandalkan pemilih pemula yang tersebar di sekolah dan kampus. Selain itu, Bawaslu juga akan menggandeng masyarakat yang tergabung dalam Ormas Keagamaan dan Kepemudaan untuk mendorong mereka berperan aktif selama proses Pilkada DKI Berlangsung.
“Pengawasan partisipatif yang dikembangkan oleh Bawaslu masih cukup efektif untuk melakukan pengawasan maksimal termasuk menangani berbagai macam pelanggaran. Alhamdulillah, antusias masyarakat yang terlibat dalam pengawasan partisipatif masih bagus. Itu terlihat dari banyaknya laporan dugaan pelanggaran yang masuk seperti pada pemilu 2014 lalu,” kata Mimah Susanti saat dihubungi, Jakarta, Kamis (25/02) kemarin.
Sebagai informasi, pengawasan partisipatif adalah mereka warga Indonesia yang memiliki hak pilih yang direkrut untuk melibatkandiri mengawasi proses pemilu, termasuk pada Pilkada. Mereka warga Indonesia dari simpul-simpul masyarakat, lembaga, pelajar dan mahsiswa yang berada di luar struktur Pengawas Pemilu.
“Dalam rangka pengawasan partisipatif. Bawaslu DKI akan bertemu dengan mitra kerjanya dalam hal ini kampus-kampus dan SMA yang pernah bekerjasama dengan Bawaslu DKI pada Pemilu sebelumnya. Dan waktu dekat ini, kami akan merangkul kembali beberapaa kampus-kampus dan SMA lainnya untuk mendorong Pengawasan Partisipatif itu,” jelas Ibu dua anak ini.
Mimah menyadari bahwa Pilkada DKI Jakarta menjadi perhatian banyak pihak. Bukan hanya pesta demokrasi itu berlangsung di ibukota, tapi kesempatan Pilkada DKI dari tahun ke tahun sebagai ajang bagi politisi nasional untuk menguasai gelanggang politik Indonesia melalui jalur Jakarta.
“Agar Pilkada berjalan sukses, kami akan meningkatkan komunikasi yang intensif dengan semua stakeholder pemilu. Bawaslu akan melaksanan koordinasi dengan jajaran pemerintah daerah yang terkait langsung dengan penyelenggaraan pemilu dan stakeholder lainnya,” pungkasnya. (SCA)
