Politisi Golkar Ini Sesalkan Mendagri Lapor Presiden ‘Kotak Kosong’ Menang

JAKARTA, Lintasparlemen.com –  Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Kabupaten Pati (IKKP) Firman Soebagyo menyayangkan sikap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang melapor ke Presiden Joko Widodo bahwa Pilkada Serentak 2017 khususnya Pilkada Pati yang diikuti calon tunggal, dimenangkan oleh kotak kosong.

Meski kemudian Mendagri Tjahjo Kumolo segera mengklarifikasi atau meralat statemen sebelumnya bahwa di Pilkada Pati, kemenangan oleh kotak kosong mencapai 25,30 persen. Hal ini membuat saling klaim kemenangan antara pasangan calon tunggal dan kotak kosong menjadi polemik di Pati.

Namun berdasarkan hasil perhitungan cepat sementara di KPUD Pati, pasangan calon tunggal Haryanto-Saiful Arifin Harfin yang unggul dengan memperoleh dukungan 519.588 suara sah atau 74,52 persen.

Sementara kotak kosong mendapatkan suara signifikan 177.682 suara atau sebanding 25,48 persen. Itu dari total pemilih sebanyak 1.035.660 orang. Yang menggunakan hak pilih sebanyak 711.412 atau 61,8 persen suara.

“Saya menyesalkan dan meyayangan sikap Mendagri Tjahjo Kumolo yang melaporkan ke Presiden Joko widodo bahwa Pilkada Kab Pati yang mengusung pasangan tunggal Haryanto dan Saeful Arifin dilaporkan kalah dari kotak kosong. Kalau itu benar sangat disayangkan. Karena seorang menteri sejatinya sebelum melapor harus melakukan cross check ke KPUD Kab Pati dulu,” jelas Firman pada lintasparlemen.com, Jakarta, Kamis (16/2/2017) kemarin.

Politisi asal Dapil Jawa Tengah III yang meliputi Pati, Blora, Rembang dan Grobogan ini menilai, Tjahjo mendapatkan informasi yang keliru. Menurutnya, sebagai seorang menteri Tjahjo tak bisa gegabah atau langsung percaya pada mereka yang benar-benar ingin menggagalkan hasil suara rakyat diprakarsai oleh sejumlah LSM dan pejabat setempat.

“Saya menduga bahwa Menteri mendapatkan informasi dari sumber yang salah. Mengingat ada gerakan kelompok tertentu di Kab Pati yang selama ini menghendaki Pilkada di Pati gagal. Seperti kita ketahui bahwa skenario untuk menggagalkan itu diprakarsai oleh LSM dan mantan pejabat dan bahkan ada yang masih menjabat dengan gerakan mendukung kotak kosong,” ujar Sekjen Depinas Soksi ini.

“Karena yang bersangkutan tidak dapat maju jadi calon bupati dan ada kecewa tidak dapat mencalonkan keluarga atau anaknya sebagai calon dengan dukungan partai politik. Dengan pengalaman politik yang ada, Mendagri Cahyo kumolo sebaiknya tidak gegabah melaporkan sesuatu yang salah dari tukang bisiknya dan dari orang dekatnya,” sambung Firman.

Di Pilkada Pati, petahana Haryanto-Saiful Arifin merebut dukungan sembilan partai diluar Nasdem dengan presentase 46 kursi dari 50 kursi DPRD II Pati. Sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dibolehkan maju dari jalur partai politik, calon kepala daerah minimal didukung 20 persen kursi DPRD atau 25 persen raihan suara pemilu.

“Tukang bisik Pak Tjahjo sendiri mungkin sengaja memberikan laporan yang salah seperti itu agar memperkeruh situasi di Pati. Namun, itu memaklumi. Tapi sebaiknya lain kali kalau seorang pejabat sekelas menteri mau melapor (Presiden) harus cek and ricek dulu dan semoga di lain kali tidak terulang lagi,” harap Firman. (Ajib)