Polri di Bawah Kemendagri, Adies Kadir: Amanah Reformasi Jelas Polisi Langsung di Bawah Presiden!
JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Golkar DR. Ir. H. Adies Kadir, SH, MHum angkat suara usulan politisi PDIP Deddy Sitorus yang menginginkan Polri kembali berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Bagi Adies, ide itu membingungkan dan hanya membuang banyak waktu.
Menurut Adies tugas-tugas Polri saat ini semakin kompleks. Adies juga ikut menyinggung amanah reformasi yang mengharuskan Polri sebagai institusi yang berada langsung di bawah Presiden.
“Amanah reformasi jelas memisahkan Polri dan TNI, tujuannya agar Polri dan TNI bisa berada langsung di bawah Presiden. Di era modern sekarang ini, tugas Polri juga semakin berkembang mengikuti jenis-jenis kejahatan yang semakin canggih,” kata Adies seperti disampaikan pada wartawan, Ahad (1/12/2024).
“Tugas Polri sangat luas, mulai dari kejahatan-kejahatan khusus, seperti korupsi, narkotika, penjualan orang, pencucian uang, kejahatan perbankan, ekonomi, dan sumber daya alam, di luar kejahatan-kejahatan umum. Belum lagi sekarang ada kejahatan IT, pinjol, judol, dan lain sebagainya,” sambungnya.
Lebih lanjut, mantan Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini menyebutkan Kemendagri punya banyak tugas yang harus ditangani. Karena itulah, tegas Adies, sudah benar saat ini Polri berada di bawah Presiden.
“Kemendagri saat ini sudah sangat banyak tugas yang ditangani menyangkut seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Bagaimana mungkin ditambah lagi tugas-tugas penegakan hukum? Dengan berbagai alasan di atas menurut saya, untuk saat ini sudah betul Polri berada di bawah langsung oleh Presiden. Akan sangat membingungkan dan menguras banyak waktu apabila Polri berada di bawah Mendagri,” jelasnya.
“Belum mengubah undang-undang, menyesuaikan lagi bagaimana koordinasi antarpenegak hukum, polisi, jaksa, KPK, dan hakim,” sambung Adies.
Karena itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar imi mengusulkan lebih baik saat ini semua pihak berfokus menyejahterakan masyarakat. Ia meminta seluruh pihak memberikan kesempatan kepada Presiden Prabowo untuk berkonsentrasi dalam bekerja.
“Untuk sekarang lebih baik kita konsentrasi memajukan bangsa dan menyejahterakan masyarakat di tengah ekonomi dunia yang tidak menentu. Biarkan pemerintah di bawah Presiden Prabowo konsentrasi bekerja dahulu dengan baik. Buang saja jauh-jauh ide yg tidak pro kepada kesejahteraan masyarakat,” paparnya.
Seperti informasi, usulan Polri di bawah Kemendagri disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus. Deddy menyebutkan pihaknya mempertimbangkan usulan Polri di bawah Kemendagri supaya tak ada intervensi di ajang Pemilu.
“Perlu diketahui bahwa kami sudah sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri,” ujar Deddy dalam konferensi pers terkait pelaksanaan dan temuan Pilkada Serentak 2024 di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat.