Pro Kontra Pilkada Dikembalikan ke DPRD, Viva Yoga: Kita Perlu Kaji dari 5 Tujuan Digelarnya Pilkada

JAKARTA – Pro kontra apa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung masih layak diteruskan atau perlu dikembalikan ke DPRD. Mengingat efek negatif dari Pilkada telah berimbas pada politik transaksional atau money politics.

Hal itu dibahas dalam diskusi bertema “Partai Politik dan Pilkada Serentak, Meningkatkan Kualitas Demokrasi Melalui Politik Elektoral” yang digelar di kantor InDEMO (Indonesia Democracy Monitor), Jalan Lautze, Jakarta (23/5/2018).

Adalah Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi sebagai pembicara utama. Di awal pembahasannya Viva lebih sepakat tujuan pilkada dikembalikan pada penyelenggaraan Pilkada.

“Saya mengawali diskusi kita tujuan pilkada. Pertama, untuk menghilangkan holigarki pimpinan partai politik dalam menentukan pemimpin, bukan lagi ditentukan oleh elit. Tapi rakyat yang memilih. Karena melalui DPRD dinilai sebagai bentuk pengingkaran hak demokrasi rakyat yang hanya mengakomodir kepentingan elit,” jelas Viva.

Kedua, lanjut Viva, tujuan pilkada untuk melahirkan pemimpin yang akuntabel, kredibilitas, integritas yang berkomitmen memajukan daerahnya.

“Tiga, pilkada sinerjis dengan Pilres sejak 2004 dilaksanakan dengan langsung. Desentralisasi menguatkan kedaulatan politik karena pemilihan pemimpin bersifat bottom up, muncul dari bawah. Sehingga sirkulasi kepemimpinan daerah dan nasional menjadi sinerjis dan demokratis,” papar Viva.

Sementara alasan kempat, berikan legitimasi kuat pada calon pemimpin terpilih agar pemimpin dekat dengan calon pemilihnya. Sehingga memunculkan kontra politik untuk mendekatkan hubungan dengan konstituen.

“Lima, menghindari transaksi politik atau money politics dengan gaya partai politik di DPR. Rakyat bebas menentukan pilihan tanpa intervensi parpol. Pilkada dilaksanakan dengan serentak lebih efektif dan efisien untuk membiayai penyelenggaraan Pilkada,” terang Pilkada.

“Yang jadi soal, apa tujuan dilakukan pilkada digelar? Tidak semua benar dan tidak semua salah? Apa pilkada itu bisa memunclkan pemimpin kuat? Apa dengan Pilkada menguatkan legitimasi rakyat.”

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan isu mengembalikan Pilkada melalui DPRD tidak lagi relevan. Menurutnya, tidak ada alasan untuk mengembalikan Pilkada ke DPRD.

Arief menjaskan, saat ini penyelenggaraan pilkada sudah semakin baik dibandingakan sebelumnya. Mulai dari anggaran yang sudah transparan, data pemilih yang terorganisasi dengan baik, hingga hasil pemungutan dan perhitungan suara yang terbuka.

Adapun alasan konflik, dikatakan Arief juga tidak cukup untuk menjadi alasan dikembalikannya pilkada melalui DPRD. Sebab, saat ini konflik di Indonesia sudah semakin berkurang. (J3)