Produk Sawit Indonesia Dipersoalkan Eropa, Firman: Mereka Takut…
Wakil Ketua Badan Legislatif (Baleg) DPR RI yang juga Sekretaris Dewan Pakar Golkar Firman Soebagyo memakai Batik Patin
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Wakil Ketua Baleg DPR RI Firman Soebagyo ikut angkat suara terkait isu kelapa sawit atau COP (crut palm oil) yang menjadi sorotan internasional. Khusus parlemen Eropa telah menuduh Indonesia bahkan mengeluarkan resolusi.
Seperti diberitkan, produk sawit Indonesia tengah dipersoalkan Eropa. Parlemen Uni Eropa mengeluarkan resolusi yang menyatakan sawit Indonesia terkait erat dengan isu pelanggaran HAM, korupsi, pekerja anak, dan penghilangan hak masyarakat adat.
“Isu ini semarak lagi dan menjadi isu international khususnya perlemen eropa yang menuduh dari berbagai aspek negatif-nya. Dengan isu tersebut jelas akan merugikan Indonesia dari berbagai aspek,” kata Firman pada lintasparlemen.com, Ahad (23/4/2017).
Sekretaris Dewan Pakar DPP Partai Golkar ini, kembali menegaskan dan mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat dan parlemen negara lainnya tak boleh seenaknya, khususnya parlemen Eropa untuk turut campur mengurus masalah internal Indonesia.
“Ini jelas bentuk intervensi yang melanggar hak asasi manusia dan hak asasi negara. Oleh karena itu, saya minta pemerintah Indonesia harus bersikap tegas terhadap cara-cara intervensi seperti ini,” terang Firman yang juga Anggota Komisi IV DPR RI ini.
Untuk itu, pemerintah harus bersikap tegas dengan menyiapkan regulasi untuk mengatur dunia perkelapasawitan di Indonesia.
“Di sisi lain pemerintah juga harus segera menyiapkan regulasi dalam bentuk UU perkelapasawitan karena kelapa sawit mempunyai nilai strategis baik dari sisi ekonomi sosial dan budaya dan ekosistem,” jelasnya.
Firman mensinyalir, sikap parlemen eropa terhadap perkembangan perkelapasawitan di Indonesia itu, karena mereka tak mampu bersaing dengan minyak nabati di dalam negeri yang memiliki kualitas lebih tinggi.
“Seperti kita ketahui bersama bahwa sudah sejak lama CPO Indonesia sangat ditakuti oleh pesaing minyak nabati Eropa karena memang mereka tidak akan mampu bersaing dipasaran dunia. Jadi, jelas kampanye hitam dan tekanan parlemen Eropa hanya dimanfaatkan karena untuk kepentingan ekonomi tertentu di sana,” paparnya. (HMS)
