Proyek Kereta Cepat, Untungkan Mafia Properti
JAKARTA – Pro kontra layak tidaknya pemerintah meneruskan proyek kereta terus menuai tanggapan dari berbagai kalangan.
Sejatinya Pemerintah memberikan penjelasan mengenai kelanjutan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung itu. Apa proyek itu benar-benar ada unsur kemanfaatnya untuk rakyat.
Menurut Anggota Komisi VI DPR RI Dwie Aroem Hadiatie, proyek besar itu hanya akan dinikmati oleh para mafia properti tanpa melihat unsur kemanfaatannya.
“Itu bukan untuk kepentingan rakyat. Banyak mafia properti di balik ini semua (proyek kereta cepat, red). Strategi mereka akan menurunkan nilai aset. Namun ketika mereka masuk, aset lain akan dinaikkan oleh mereka. Itu kerugian besar bagi negara, dan negara (pemerintah, red) tahu itu,” ujar Dwie saat dihubungi, Kamis (11/02).
Dwie mengungkapkan, ada beberapa hal yang tidak dilakukan oleh pemerintah dalam menangani proyek tersebut. Di antaranya, pemerintah tak melihat unsur safety (kesalamatan) dalam menjalnkan proyek tersebut.
“Ada tujuh variabel yang tidak dilakukan oleh pemerintah untuk menjalankan proyek tersebut. Yaitu, variabel safety, keuangan, teknologi, transfer pengetahuan dan teknologi, benefit, ketergantungan kepada operation and management, serta menguntungkan untuk bangsa,” jelas politisi asal Lampung itu.
Saat ini, proses pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung itu telah memasuki tahap persiapan pembangunan.
Ground breaking sudah dilakukan pada 21 Januari 2016 lalu dengan dilengkapi izin trase, izin penetapan badan usaha perkeretaapian, izin lingkungan (amdal) sesuai perundangan. Sedangkan izin atau perjanjian konsesi, izin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian dan izin pembangunan penyelenggaraan perkeretaapian umum masih diproses KCIC dan Kementerian Perhubungan. (SCA)
