Putu Supadma Rudana DPR RI Dorong Pemerintah Buat KJRI di Setiap Negara Anggota Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP)
JAKARTA – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana DPR RI mendorong pemerintah untuk dapat membuat Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di setiap negara anggota IPPP (Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership). Hal ini disampaikan usai digelar sidang ke-2.
Agenda pertemuan IPPP tersebut digelar antara DPR RI dengan antarparlemen negara Pasifik ini yang menghasilkan chair’s summary untuk mendorong konektivitas regional dan pembangunan inklusif antara Indonesia dengan negara-negara pasifik.
Putu Supadma Rudana menjelaskan membuat Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di setiap negara anggota IPPP sangat penting. Pasalnya, hingga saat ini dari 16 negara di Kepulauan Pasifik, Indonesia hanya memiliki tiga KJRI yang berada di Negara Selandia Baru, Fiji, dan Papua Nugini.
“Parlemen sudah melakukan perannya di sini dan tentu sekarang bolanya ada di pemerintah karena yang melakukan implementasi dan mengerjakan semua implementasi ini adalah pemerintah,” ujar Putu seperti dikutip situs DPR RI, Senin (5/8/2024).
Keberadaan KJRI di masing-masing negara pasifik itu, kata Putu, untuk dapat meningkatkan hubungan yang selama ini terjalin dengan baik antara Indonesia dengan negara Pasifik.
“Ini untuk meyakinkan mereka agar memberikan support kepada kedaulatan kita. Dalam forum internasional kita selalu didukung ya sama ekonomi bisa ditingkatkan dan hubungan people to people bisa lebih meningkat,” kata Putu.
Langkah ini, menurut Putu, juga untuk mewujudkan apa yang telah dihasilkan dalam IPPP. Sebab, DPR RI sendiri sudah mengakselerasi hubungan baik dengan negara-negara pasifik, sehingga tinggal peran pemerintah sebagai pemegang kebijakan yang harus meneruskan kerja sama yang telah dibangun.
“Nah inilah yang kita ingin dorong political will, dan komitmen politik dari pemerintah kita. Parlemen sudah melakukan perannya di sini dan tentu sekarang bolanya ada di pemerintah karena yang melakukan implementasi dan mengerjakan semua implementasi ini adalah pemerintah,” pungkas Putu.
