Rapat dengan Dirjen Perikanan Budidaya, Azikin: Kami Minta Sektor Pangan Penuhi Kebutuhan Ikan Konsumsi
JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI Dr. H. Azikin Solthan, M.Si menanggapi terkait pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Tahun Anggaran 2022; dan Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis.
Azikin mewakili Fraksi Gerindra menyampaikan, perbitan Peraturan Presiden (Perpres) No.66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan implementasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
“Kami meminta Dirjen Perikanan Budidaya mengambil peran dalam sektor pangan, khususnya perikanan budidaya untuk memenuhi kebutuhan pangan ikan konsumsi,” terang Azikin dalam rapat dengan Dirjen di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/9/2021).
Menurut Azikin, berdasarkan laporan realisasi penyerapan anggaran Dirjen Perikanan Budidaya per 19 Agustus 2021 sebesar Rp477,5 miliar dari pagu refocusing Rp782 miliar. Fraksi Partai Gerindra menilai bahwa refocusing berdampak terhadap program bantuan Dirjen Perikanan Budidaya kepada masyarakat, terutama program yang membantu pemulihan ekonomi masyarakat pembudidaya seperti Bioflok, bantuan pakan, bantuan induk dan benih ikan.
“Kami menanyakan, upaya dan langkah konkret Ditjen PB dalam mengatasi kekhawatiran CPCL yang terdampak refocusing ini?,” ujar Azikin.
Dalam usulan pagu anggaran tahun 2022, Dirjen Perikanan Budidaya mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp1.1 triliun dan pada usulan anggaran tambahan tahun 2022 sebesar Rp3.2 triliun.
Ia menjelaskan Fraksi Partai Gerindra pada dasarnya mendukung usulan kedua pagu anggaran ini, dengan catatan anggaran tersebut dimanfaatkan untuk pengembangan dan peningkatan produksi perikanan budidaya.
“Ini juga membantu para pembudidaya serta para pelaku usaha perikanan budidaya,” ujarnya.
Fraksi Gerindra DPR juga menanggapi, menu anggaran Dirjen Perikanan Budidaya tahun 2022, Azikin menilai, itu menggambarkan keberpihakan terhadap masyarakat pelaku usaha perikanan budidaya. Fraksi Partai Gerindra meminta agar program bantuan pada masyarakat pelaku budidaya untuk tetap dijadikan program prioritas Ditjen PB yang mana berdampak langsung kepada pelaku usaha perikanan budidaya.
Pasalnya, lanjutnya, selain menjaga roda ekonomi masyarakat, bantuan ini juga merupakan upaya pemerintah untuk menjaga stok kebutuhan ikan, khususnya produk perikanan budidaya di daerah.
Azikin menjelaskan, Fraksi Partai Gerindra menyoroti rencana Menteri KP yang akan mengembangkan kawasan tambak udang skala besar (shrimp estate) di Tanah Air.
“Kami menanyakan, persoalan nasib petambak udang rakyat yang eksis saat ini. Apakah itu juga menjadi bagian dari rencana shrimp estate? Jangan sampai, petambak rakyat tidak dilibatkan dalam
pembangunan kawasan budidaya udang ini. Mengingat, dengan adanya dukungan dari para petambak, pembangunan shrimp estate dapat menghasilkan kawasan budidaya udang yang produktif dan berkualitas,” jelasnya.
Sebagai politisi dari Sulawesi Selatan I, ia memiliki catatan khusus dari Dapil Sulawesi. Di mana usulan yang Azikin, ia mengajukan berupa bantuan benih ikan air tawar sebanyak 825.000 ekor, pakan ikan sebanyak 8050 kg dan bibit rumput Laut jenis Cottoni sebanyak 10.000 kg. Respon awal yang telah kami terima dari UPT Balai Tatelu per tanggal 27 Agustus 2021, Balai Tatelu hanya mampu merealisasikan sekitar 100 Ribu ekor benih (12,12%) dari total usulan, “dengan alasan terkendala Ongkos Distribusi”.
Untuk itu, dirinya meminta DJPB segera menindaklanjuti kendala tersebut secara serius. Selain itu, Gerindra juga meminta DJPB untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang dapat menghambat proses realisasi usulan bantuan pakan dan benih rumput laut dari kami yang ditangani oleh Balai Takalar.
“Besar harapan kami di tahun 2021 ini seluruh usulan kami di lingkup DJPB dapat terealisasi hingga 100%. Mengingat usulan kami pada tahun 2020 yang lalu hanya terealisasi sebesar 13% atau 100.000 ekor benih dari total usulan 750.000 ekor,” pungkas Azikin. (Haris)
