‘RI Penghasil CPO Terbesar Dunia, Malah Rakyatnya Sulit Dapat Minyak Goreng’
JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin meminta pemerintah bekerja serius menangani harga pangan pokok yang terus mengalami kenaikan atau fluktuasi. Andi ingin harga kebutuhan pokok tetap stabil hingga memasuki puasa dan lebaran idul fitri 2022.
“Belum puasa dan lebaran stok kebutuhan pokok di dalam negeri sudah susah, bagaimana entar… Mumpung hari ini masih lama momen Puasa dan Lebaran tiba, saya berharap pemerintah bekerja segera menstabilkan harga pangan pokok ini,” kata Andi saat dihubungi wartawan Lintas Parlemen, Jakarta, Kamis (17/2/2022).
Menurut Andi, jika pemerintah tak bekerja serius menstabilkan harga kebutuhan pokok sebelum puasa dan lebaran. Maka, secara otomatis pemerintah tak bisa menstabilkan harga kebutuhan pokok selama puasa dan lembaran.
“Sebab, ketika sudah mendekati bulan puasa dan lebaran, harga kebutuhan pokok melonjak. Dalam kondisi normal saja terjadi lonjakan harga, bagaimana saat kondisi masih situasi pandemi? Belum lagi saat situasi cuaca tidak baik, perdagangan luar negeri kurang kondusif. Bahkan kondisi pupuk sebagai pendukung utama produksi pangan petani masih kacau balau, maka negara ini akan menghadapi ketidakpastian persoalan pangan yang sangat sulit dikendalikan ke depannya,” jelas Andi.
Politisi asal daerah pemilihan (Dapil) Sulsel II ini menilai, Pemerintah tak hanya bekerja untuk menjamin stok pangan pokok nasional seperti beras dan minyak goreng tetap aman ketersediaannya di puasa hingga hari raya Idul Fitri. Tapi pemerintah juga bekerja sebagai tindak lanjut dari pola distribusi yang baik agar ada keseimnbangan stok panmgan nasional hingga ke desa-desa, ke pulau-pula tetap tersedia.
“Yang paling penting lagi dari stok yang telah disediakan oleh pemerintah ini yakni harga kebutuhan pokok ini sesuai kemampuan masyarakat. Jika harga-harga kebutuhan pokok tetap terjangkau oleh seluruh kalangan. Jangan Sampai hanya orang tertentu saja yang bisa membeli dan menikmati pangan yang layak tersebut,” pinta Andi.
Andi mengungkapkan, ada masalah terkait komunikasi yang berefek pada sinkronisasi antar lembaga pemerintah dalam mengelola manajemen tata kelola pangan negara ini. Ia mencontohkan, di sejumlah kementerian sejatinya mampu memberi solusi persoalan pangan pokok yang sangat buruk saat ini.
“Dalam puluhan tahun terakhir, telah terbukti negeri penghasil CPO terbesar di dunia, malah rakyatnya kesulitan mendapat minyak goreng dengan harga terjangkau. Semakin hari, persoalan pangan ini menjadi semakin serius. Untuk itu, langkah besar bagi pemerintah untuk menyelesaikan satu persatu mulai dari persoalan harga, ketersediaan hingga manajemen logistik persebaran ke seluruh wilayah Indonesia,” pungkas Andi. (HMS)
