Rudi Hartono Bangun: BNPB Belum Jelaskan secara Detail Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19
JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI Rudi Hartono Bangun angkat suara terkait penggunaan anggaran Covid-19 yang jumlahnya sangat besar. Hal itu terungkap pada Pembahasan tentang Evaluasi dan realisasi APBD 2020 BNPB antara Komisi VIII DPR RI dengan Kepala BNPB Doni Monardo hari ini, Rabu (14/1/2021).
“Pembahasan tersebut memaparkan tentang anggaran sejumlah Rp12 Triliun sudah terserap untuk apa saja?,” tanya Rudi saat rapat dengan Kepala BNPB Doni Monardo di Nusantara II Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
Namun, lanjut Rudi, BNPB belum menjelaskan secara detail realisasi anggaran tahun 2020. Sehingga menimbulkan kecurigaan dengan penggunaan anggaran sebesar itu.
“Anggaran sejumlah Rp12 Triliun merupakan jumlah yang sangat besar, apakah ada mark up atau tidak maka perlu untuk kita didalami,” ujar Politisi Nasdem asal Dapil Sumatera Utara ini.
“Harus dibuat semacam Panja atau rapat khusus untuk mendalami anggaran 12 Triliun ini,” terangnya.
Menurut Rudi, jumlah anggaran ini berbeda dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang hanya sejumlah Rp12 Miliar. Ia menyampaikan dana anggaran BNPB banyak digunakan ke Kementerian atau Instansi lain seperti TNI Polri, Pemda, Kementerian PUPR, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kesehatan.
“Padahal tiap instansi memiliki anggarannya sendiri namun mengapa BNPB juga memberikan anggaran ke Instansi tersebut. Hal ini perlu di cegah supaya anggaran di BNPD tidak beratakan atau amburadul,” papar Rudi.
Seperti disampaikan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Selasa, 31 Maret 2020 lalu bahwa Pemerintah mengucurkan anggaran penangan Covid-19 sebesar Rp405,1 triliun sebagai tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020.
Di mana anggaran itu selanjutnya dialokasikan kepada sejumlah pos yang diperlukan untuk menangani dampak Pandemi Covid-19 itu, mulai dari sisi kesehatan hingga dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh virus asal China itu.
Dari jumlah itu, sebesar Rp75 triliun dialokasikan untuk belanja di sektor kesehatan, Rp110 triliun perlindungan sosial, Rp70,1 triliun insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat (KUR), dan Rp150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi. (HMS)
