Saran Komisi IX DPR untuk BGN: Strategi Penyiapan Makan Gizi Gratis Jangan Dipukul Rata
JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta Badan Gizi Nasional (BGN) agar melakukan proses sinkronisasi data sekolah mulai dari SD, SMP hingga SMA terkait penyiapan makanan bergizi.
“Dengan adanya proses sinkronisasi data, maka pemerintah dapat memetakan sekolah atau daerah yang sudah memenuhi syarat fasilitas untuk penyediaan makanan bergizi dan yang belum. Jangan sampai strategi penyiapan makan gizi gratis dari Sabang sampai Merauke dilakukan secara pukul rata. Tidak akan efektif,” terang Netty, Selasa, 17 September 2024.
Menurutnya, sinkronisasi data dan pemetaan ini sangat penting. “Tentu saja agar program yang dibiayai negara ini dapat berjalan efektif agar tujuannya tercapai.”
Hal-hal yang perlu diperhatikan, lanjut Netty, antara lain, ketersediaan dapur, ruang makan, akses logistik atau bahan makanan hingga penetapan besaran biaya penyiapan seporsi makanan bergizi yang tentunya berbeda di setiap daerah.
“Daerah-daerah yang aksesnya sulit dan terpencil tentu tidak bisa disamaratakan dengan daerah yang sudah bagus infrastrukturnya. Misalnya, apakah dengan harga Rp15 ribu per porsi di Papua sudah dapat menyediakan makanan bergizi,” katanya.
Demikian juga terkait variasi makanan bergizi gratis yang disediakan, “seharusnya tidak melulu pilihannya nasi, telor atau ayam. Pemerintah harus mempertimbangkan potensi kekayaan alam asli daerah sekitar seperti ikan, sagu, ubi dan lain-lain,” tambahnya.
Netty berharap agar Badan Gizi Nasional dapat menggandeng para pelaku UMKM di sekitaran sekolah yang biasa diakses oleh para siswa.
“Perlu ada sosialisasi, edukasi dan pelatihan untuk UMKM dan pedagang di seputar sekolah agar dapat menyediakan jajanan bergizi dan higenis untuk siswa. Jangan sampai pemerintah menyiapkan makan gizi gratis, tapi masih banyak siswa yang mengakses jajanan tidak sehat, berpemanis buatan dan tak higenis,” katanya.
