SC Munaslub Golkar Sebut Iuran Rp 1 Miliar Bukan Politik Uang
ilustrasi, Akankah Golkar terpecah lagi?
Jakarta, LintasParlemen.com-Sekretaris Steering Committee (SC) Munaslub Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan, uang setoran Rp 1 miliar dari bakal calon ketua umum Golkar bukan politik uang.
Menurutnya, dana tersebut merupakan biaya politik yang dikeluarkan atas sebuah program yang telah dirancang Partai Golkar.
“Kayak mau kendurian 17-an gitu loh, di RT/RW juga butuh biaya. Ketua RT kan ngambil keputusan, nah kemarin kan Ketua DPP juga ngambil keputusan. Maka ya sudahlah kita buat iurannya, sumbangannya, nggak usah dibebankan semua, nggak usah pakai uang transport, nggak usah pakai uang saku, ya ditetapkan 1 miliar,” kata Agun, di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat 6/5/2016.
Agun menegaskan, pihaknya tidak bermaksud melawan perintah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Dalam pertemuan Lawrence Siburian dengan KPK lalu, KPK hanya meminta agar mewaspadai adanya gratifikasi kepada pejabat negara,” terangnya.
Dia menegaskan dalam pagelaran Munaslub ini, semua yang terlibat, seperti peserta dan kandidat, konteksnya adalah kader Golkar, bukan pejabat negara.
“Kita lihat di UU, gratifikasi adalah suatu pemberian atau janji, atau menerima sesuatu yang berkaitan dengan jabatan. Nah sekarang jabatan dia sebagai pejabat negara itu nggak ada urusannya, dia kader Golkar yang akan mengikuti Munaslub,” urai Agun.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi melarang Partai Golkar menarik iuran Rp 1 miliar kepada masing-masing calon ketua umum yang akan mengikuti Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) 23-26 Mei 2016 di Bali.
Wakil Ketua Komite Etik Munaslub Golkar Lawrence Siburian saat bertemu dengan pimpinan KPK, Rabu (4/5/2016), mengatakan, lembaga antirasuah itu melarang iuran itu karena calon yang akan dipilih maupun pihak yang punya suara ada yang berasal dari kalangan penyelenggara negara.
{TeropongSenayan]
