Sering Padam, DPR Minta Segera Operasikan Pembangkit Listrik Baru di Kalteng

JAKARTA, LintasParlemen.com – Legislator Partai NasDem H Hamdhani, S.IP, M.Sos mendesak pemerintah pusat mempercepat pengoperasian sejumlah pembangkit baru untuk memenuhi kebutuhan listrik di Kalimantan Tengah.

Selama ini, daya listrik Kalteng dipasok dari empat unit Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Asam-Asam di Kalimantan Selatan (Kalsel) yang memiliki kapasitas produksi 525 mega watt.

Sedangkan total beban puncak di dua provinsi yang dilayani PLTU tersebut, yakni Kalsel dan Kalteng mencapai 500 megawatt.

Cadangan daya yang maksimalnya hanya 25 megawatt tidak mencukupi, terutama jika terpaksa dilakukan pemeliharaan pada pembangkit.

“Karena cadangan kecil, pasti terjadi pemadaman jika suatu saat ada pemeliharaan. Celakanya, pemeliharaan PLTU ini kerap terjadi. Krisis ini sudah dialami masyarakat Kalteng sejak bertahun-tahun lalu,” ujar Hamdhani pada pernyataan di Jakarta, Senin (06/06/2016) lalu untuk menyikapi banyaknya keluhan masyarakat atas pemadaman listrik bergilir di Kalteng.

Hamdhani yang juga politisi daerah pemilihan (Dapil) Kalimantan Tengah ini, meminta pemerintah bertindak untuk mengatasi krisis listrik agar kerugian masyarakat tidak semakin bertambah.

“Pembangkit-pembangkit yang akan menyuplai daya ke jaringan interkoneksi se-Kalselteng harus secepatnya dioperasikan. Kalau sudah demikian, pasokan listrik ke beberapa daerah tidak lagi mengandalkan pembangkit diesel yang sudah uzur,” ujarnya.

Ia juga mendorong pemerintah memaksimalkan pemanfaatan sumber daya gas, batu bara, dan biomassa untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat di luar Pulau Jawa, termasuk di provinsi berjuluk Bumi Tambun Bungai ini.

“Kalteng dikenal sebagai penghasil batu bara, memiliki cadangan gas, serta penghasil sumber biomassa. Ironis jika daerah penghasil seperti Kalteng terus-menerus mengalami krisis listrik. Ke mana pemerintah selama ini? Daerah penghasil gas dan batu bara, desa berlistriknya hanya 80%. Bahkan, rasio elektrifikasi atau rumah tangga berlistriknya baru mencapai 70%,” jelasnya.

Untuk mengatasi kekurangan daya itu, lanjut anggota Komisi IV DPR RI ini, pemerintah bersama dengan sejumlah perusahaan swasta telah membangun beberapa pembangkit di Kalteng.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui PT PLN (Persero) mulai 2011 telah memulai pembangunan PLTU Pulang Pisau dengan kapasitas 2×65 MW yang direncanakan akan beroperasi pertengahan tahun ini.

Sebagai informasi, tepatnya Juli 2013 silam PT PLN (Persero) menandatangani kontrak dengan  konsorsium Wartsila Finland Oy–PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, untuk membangun Pusat Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Bangkanai berkapasitas 155 MW di Desa Karendan, Kecamatan Lahai, Kabupaten Barito Utara.

Pembangkit listrik tersebut akan memanfaatkan sumber energi gas Kalteng.

Pada bulan yang sama PLN juga telah menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT Atman Energy untuk rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLT Biomassa) berkapasitas 2 megawatt di Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur.

PLTU Buntoi di Kabupaten Kapuas yang memiliki kapasitas 2×60 megawatt juga belum mengganjal kekurangan daya listrik Kalteng.

Di Kabupaten Seruyan dan Kotawaringin Barat telah disokong pasokan daya dari PLTU PT Eksploitasi Energi Indonesia (EEI) yang berkapasitas 2×5,5 megawatt serta PT Korintiga Hutani sebesar 2×3,5 megawatt.

Adapun Sukamara dan Lamandau yang masih mengandalkan pasokan dari PLTD. Faktanya, sampai dengan hari ini pemadaman bergilir tidak terhindarkan.

“Pemerintah harusnya menghitung berapa kerugian material dan immaterial yang dialami masyarakat akibat pemadaman listrik karena peralatan elektronik rumah tangga milik masyarakat yang rusak sampai terhambatnya proses belajar anak-anak. Belum lagi potensi investasi yang batal tertanam karena kurangnya daya listrik,” pungkasnya. (Aang)