Sulit Membidik Polri, Teroris Beraksi di ruang Publik
Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Golkar Bambang Soestyo
Oleh: Bambang Soesatyo, Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar
Serangan bom bunuh diri dengan target acak atau membabibuta seperti di terminal Kampung Melayu akan terus berulang jika sel-sel terkecil dari jaringan teroris di dalam negeri tidak dilumpuhkan.
Karena Sel-sel terkecil jaringan teroris itu sulit membidik obyek-obyek vital milik Polri, mereka melancarkan serangan bom bunuh diri di ruang publik atau fasilitas publik.
Target acak serangan bom bunuh diri di Kampung Melayu mirip dengan target acak serangan bom bunuh di Sarinah, 14 Januari 2016.
Maka, Polri dan Densus 88 anti-teror harus bekerja lebih keras untuk melumpuhkan sel-sel terkecil dari jaringan teroris yang ada di dalam negeri. Sel-sel kecil jaringan teroris itu biasanya beranggotakan beberapa orang teroris.
Kecenderungan ini bisa dilihat dari serangan bom di kantor kelurahan Arjuna, Kota Bandung pada 27 Februari 2017, serangan terhadap prajurit Polri oleh simpatisan ISIS di Tangerang pada Oktober 2016, dan ledakan bom di markas Polresta Surakarta, Jawa Tengah pada 5 Juli 2016.
Komisi III DPR memberi apresiasi yang tinggi atas keberhasilan Polri mengidentifikasi identitas orang yang diduga sebagai pelaku serangan bom bunuh diri di terminal Kampung Melayu.
Akan tetapi, pengungkapan identitas pelaku belum menyelesaikan persoalan utamanya, yaitu eksistensi sel-sel teroris di dalam negeri. Sel-sel teroris itu masih akan menebar ancaman, hanya menunggu waktu yang ideal bagi mereka melakukan serangan.
Tanpa bermaksud mendahului, serangan bom bunuh di ruang publik seperti di Kampung Melayu dan Sarinah bisa berulang jika sel-sel terkecil dari jaringan teroris di dalam negeri tidak dilumpuhkan. Mereka ada dan terus mengintai.
Karena itu, Komisi III DPR mendorong Polri dan Densus 88 anti-teror untuk bekerja lebih keras melumpuhkan sel-sel terkecil dari jaringan teroris di dalam negeri. Mereka ada di beberapa kota. Sel-sel kecil itu dikendalikan oleh pimpinan mereka yang bersembunyi di negara lain.
Untuk meningkatkan efektivitas perburuan teroris itu, Komisi III DPR siap membahas peningkatan anggaran yang dibutuhkan Polri atau Densus 88 Anti-teror. []
