Tags : Ahok

Ibukota Pilkada

‘Santri Wajib Pilih Pemimpin Muslim!’

JAKARTA, Lintasparlemen.com – Sehari menjelang pemilihan kepala daerah serentak 2017, Rabu (15/2/2017) besok. Ikatan Keluarga Daarul Rahman (IKDAR) menyerukan para alumni dan santri untuk memilih calon kepala daerah bupati/walikota dan gubernur yang muslim. Menurut Ketua Umum IKDAR Hj Iis Isroriah, kewajiban para santri dan alumni pesantren untuk memilik calon pemimpin yang beragama Islam mengikuti intruksi […]Read More

Opini

Ayo Memilih, Tanpa Rasa Takut dan Jangan Buru-buru Pulang

Oleh: Masykuruddin Hafidz* PILKADA, adalah wujud kemandirian pribadi untuk menentukan calon kepala daerah. Prinsip satu orang, satu suara, satu nilai menunjukkan betapa pentingnya aspek individu untuk menentukan kemenangan. Asas kesamaan suara yang dimiliki setiap pemilih menunjukkan pentingnya terlibat dalam hari pemungutan suara. PEMUNGUTAN SUARA, adalah proses konversi pilihan menjadi suara. Hari pemungutan suara adalah puncak […]Read More

Opini

Laporan Hasil Pemantauan Alat Peraga Kampanye dan Dugaan Politik Uang

Oleh: Masykurudin Hafidz* Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) melakukan pemantauan hari pertama masa tenang di Pilkada Jakarta. Sebanyak 108 relawan disebar di seluruh kecamatan di Jakarta. Dalam hari pertama di hari tenang terdapat tiga pelanggaran yang ditemukan oleh JPPR. 1. ALAT PERAGA DAN BAHAN KAMPANYE Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang […]Read More

Opini

Pemberhentian Ahok

Oleh: Hamid Chalid* Pada dasarnya tulisan ini bukan soal Ahok atau hantu-blau lain yang sejenisnya. Ini adalah soal kekhawatiran adanya penggiringan NKRI dari negara hukum menjadi negara kekuasaan. Biang keroknya tentu saja adalah kontroversi pemberhentian sementara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) yang kembali memanas setelah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo memberi isyarat […]Read More

Ibukota Pilkada

‘Maklumi Kalau Sering Salah karena Ahok Tak Paham Konstitusi’

JAKARTA, Lintasparlemen.com –Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy menilai Gubernur Jakarta yang maju di Pilgub DKI 2017 Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tak paham konstitusi sehingga bisa dimaklumi jika Ahok melontarkan pernyataan kontroversial terkait pertimbangan pemilihan calon kepala daerah berdasarkan agama. Sebelumnya, pidato Ahok saat sertijab dengan Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono di […]Read More

Ibukota Peristiwa Pilkada

Jadi Viral di Hari Tenang, Benarkah Foto Ahok Bersama Warga

JAKARTA, Lintasparlemen.com – Pada hari pertama masa tenang Pilkada DKI Jakarta, Ahad (12/2/2017). Tiap calon gubernur DKI Jakarta punya cara sendiri menghadapi hari sebelum pencoblosan. Masa tenang berlangsung mulai 12 Februari hingga 14 Februari 2017. Sebelumnya, KPU DKI Jakarta telah mengingatkan semua calon tidak boleh ada kegiatan kampanye di kurun waktu itu. Calon gubernur DKI Jakarta […]Read More

Opini

Apakah Megawati dan SBY berseteru? Tunggu dulu…

Oleh: Masykurudin Hafidz* (Seri Tulisan Soal Pilkada 2017) Dalam proses Pilkada serentak kedua, kondisi politik menghangat. Salah satunya perbedaan dukungan tokoh politik nasional antara Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDIP dan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat di Pemilihan Gubernur Jakarta. Perbedaan dukungan keduanya, ditambah perbedaan dukungan politik dari Prabowo Subianto sebagai […]Read More

Opini

Memilih Berdasarkan Agama: Demokrasi Tidak Melawan Konstitusi

Oleh: DR. M Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR RI 2014-2019 Sekalipun dalam akhir pidato terbuka Cagub DKI, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Balaikota DKI kemaren sore, menyampaikan secara jelas dan terbuka bahwa “Jika Anda memilih berdasarkn Agama, Anda melawan konstitusi di NKRI. (Sebagaimana mudah dibaca di Tribunnews.com juga TVDetik.com). Tapi konstitusi yang sah […]Read More

Opini

Satu Perspektif Hukum Pidana tentang Pemberhentian Sementara Ahok

Oleh: Arsul Sani* Diskursus ataupun silang pendapat mengenai apakah Gubernur DKI Jakarta Sdr. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok harus diberhentikan sementara muncul di berbagai media, termasuk via media sosial. Mayoritas pendapat, termasuk para ahli hukum seperti seperti Prof. M. Mahfud MD (mantan Ketua MK) berpendapat bahwa Ahok harus diberhentikan sementara atas dasar Pasal 83 UU […]Read More

Opini

Dosa Ahok Pindah Ke Presiden Jokowi

Oleh: Djoko Edhi S Abdurrrahman, Mantan Anggota Komisi Hukum DPR-RI dari Fraksi PAN Saya lihat di televisi serah terima jabatan dari Plt Gubernur DKI Jakarta Soemarsono kepada Gubernur Ahok. Kemudian muncul Mendagri menyatakan bahwa Ahok tidak dinon-aktifkan sebagai Gubernur, karena ancaman hukuman adalah 4 tahun, yaitu terdakwa atas kejahatan Pasal 156 KUHP. Nah loe. Mendagri bisa […]Read More