JAKARTA – Komisi III DPR RI menyetujui pembentukan Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-undang (RUU) Hukum Acara Perdata (Haper). PKS menilai, RUU Haper selama ini masih peninggalan Belanda yang tersebar di sejumlah undang-undang. “Peraturan perundang-undangan hukum acara perdata yang berlaku pada saat ini tersebar dalam berbagai peraturan perundangan undangan. Baik peraturan perundangan undangan pemerintah India Belanda […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS (FPKS) Hermanto menolak tegas usulan Kementerian Pertanian (Kementan) yang akan menghapus anggaran Penumbuhan dan Penguatan P4S (Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya). Dalam realokasi dan refocusing anggaran 2021, anggaran Penumbuhan dan Penguatan P4S semula Rp 3.560.000.000 menjadi Rp 0 (dihapuskan). “Peran penyuluh swadaya sangat penting sebagai salah […]Read More
