JAKARTA – Anggota DPR RI sekaligus ahli tata negara Jimly Asshidiqqie mendorong Partai Persatuan Pembangunan (PPP) jadi pelopor amandemen terbatas UUD 1945. Hal itu terungkap dalam Webinar Kemerdekaan RI Lembaga Advokasi dan Hukum DPP PPP. Jimly yang hadir sebagai pembicara meminta PPP agar jadi pelopor amandemen UUD 45 secara terbatas dengan mengusulkan Mahkamah Etik. Apa […]Read More
BALI – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memaparkan untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) diperlukan amandemen terbatas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Hanya akan ada penambah ayat di Pasal 3 dan Pasal 23 UUD NRI 1945 dalam amandemen terbatas UUD NRI 1945. “Penambahan satu ayat pada Pasal 3 yang memberi kewenangan kepada MPR untuk […]Read More
