JAKARTA – Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 18 Tahun 2024 yang mengubah aturan kewajiban _domestic market obligation_ (DMO) berdampak pada kenaikan harga di tingkat konsumen, serta mengganggu stabilitas ketersediaan minyak goreng. Seperti diketahui, Permendag 18/2024 menghapus kewajiban DMO untuk minyak curah dan mengalihkan sepenuhnya untuk MinyaKita (minyak kemasan). Penghapusan minyak curah sudah pasti membawa konsekuensi […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak mengatakan, Badan Usaha milik Negara (BUMN) mampu menjadi sandaran pemulihan ekonomi nasional berkat program-programnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Program seperti program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau CSR, kemitraan usaha dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan penyaluran kredit untuk UMKM bisa menggerakan […]Read More
SURABAYA – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak menilai, kebijakan larangan penjualan minyak goreng curah yang akan diberlakukan mulai 1 Januari 2022 merugikan pelaku UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah). Kebijakan tersebut bakal membuat UMKM kian terjepit karena berbagai hal. Pelaku usaha minyak goreng curah umumnya berskala industri rumah tangga (home […]Read More
JAKARTA (8/11) – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak mendesak Menteri Perdagangan membatalkan Permendag (Peraturan Menteri Perdagangan) No. 20 tahun 2021 yang mengatur kebijakan impor minuman alkohol. Amin Sepakat dengan Majelis Ulama Indonesia bahwa kebijakan untuk menaikkan jumlah impor Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merugikan anak bangsa dan pendapatan negara. Menteri […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak mendukung langkah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir yang akan memberantas korupsi di perusahaan BUMN. Amin pun mendesak Erick merealisasikan janjinya tersebut demi penegakan good corporate governance (tata kelola) BUMN secara profesional. Belum lama ini, Menteri Erick menengarai adanya korupsi di PT Perkebunan Nusantara […]Read More
JAKARTA – Komisi VI DPR RI melakukan pembahasan tingkat pertama rancangan undang-undang (RUU) ASEAN Agreement on Electronic Commerce (AAEC) atau persetujuan ASEAN tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Menanggapi hal itu, anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak mengatakan, Indonesia harus memiliki bargaining power (daya tawar) yang kuat dalam menentukan kebijakan perdagangan di […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI dari PKS Amin Ak menolak rencana privatisasi aset-aset negara di sektor ketenagalistrikan oleh pemerintah. Privatisasi akan dilakukan melalui penawaran saham ke publik (Initial Public Offering/IPO) BUMN Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PTLP) dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). “Aset negara yang sudah dibangun dengan menggunakan uang rakyat dan […]Read More
JAKARTA – Anggota MPR RI Amin Ak mengungkapkan, dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina yang saat ini masih dijajah Israel sejalan dengan Empat Pilar Kebangsaan. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan agar bangsa Indonesia berperan aktif mendukung dan membantu negara lain mencapai kemerdekaannya. “Jelas disebutkan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945, bahwa kemerdekaan […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak menilai, belum optimalnya serapan gabah petani oleh Bulog menjadi pemicu munculnya ide pemerintah untuk mengimpor beras sebesar 1 juta ton pada tahun ini, dengan alasan pengamanan stok. Padahal faktanya di lapangan, saat ini sedang panen raya dan stok beras nasional lebih dari cukup. […]Read More
JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir resmi telah menggabungkan Perum Perikanan Indonesia dan PT Perikanan Nusantara menjadi BUMN Perikanan. Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak mendorong BUMN Perikanan mampu menjadi lokomotif pengelolaan sumber daya perikanan nasional sehingga mampu menghela pemulihan ekonomi nasional yang saat ini dilanda resesi. […]Read More
